Beberapa bulan yang lalu, ketika artikel penelitian yang ditulis Kanti Pertiwi, Nabiyla Risfa Izzati, dan Fitri Hariana Oktaviani ini terbit, saya langsung mengunduh artikel yang diberikan oleh tim peneliti secara cuma-cuma (soalnya sama-sama bergabung di Serikat Pekerja Kampus, yuk gabung juga!). Namun, kali ini saya bukan membahas artikel ilmiah tersebut. Saya mau membahas tanggapan yang muncul terhadap suatu post Instagram yang menyarikan artikel tersebut.

Beberapa saat (atau hari? Saya tak ingat pasti) setelah artikel ilmiah yang berjudul “From Ibuism to Pengabdian? Exploring Invisible Work among Women Academics in Neoliberalised Indonesian Higher Education" itu terbit, Tim The Conversation Indonesia menyarikan isi artikel ke dalam post Instagram seperti yang saya tautkan di bawah ini. Lalu, seorang rekan dosen dari perguruan tinggi lain membagikan post ini melalui fitur instagram story-nya dan menambahkan komentar, “Terus kalau bukan dosen yang kerjakan, siapa dong?”

Karena saya ini suka agak lambat dalam memberikan respons, pikiran yang muncul ketika membaca komentar rekan dosen itu adalah, “Iya ya, jadi siapa yang harus kerjakan?” Selama berbulan-bulan, pertanyaan itu mengganggu saya. Hingga akhirnya suatu pengalaman pribadi membuat saya menemukan jawabannya.

Dalam kurun waktu tiga pekan terakhir, kegiatan saya di kampus begitu jedar-jeder sampai nafas saya pun ikut ngos-ngosan. Menguji seminar hasil dan sidang mahasiswa (di departemen saya, setiap bulan ada pelaksanaan seminar proposal/seminar hasil/sidang skripsi), bimbingan, dan rangkaian persiapan ujian nasional apoteker (sidang komprehensif mahasiswa apoteker, ujian internal, dan bimbingan tambahan). Di sela-sela itu, saya juga melaksanakan tugas koordinasi beberapa penelitian, menulis laporan kemajuan penelitian, koordinasi dengan pihak industri tempat mahasiswa profesi apoteker melaksanakan praktik kerja, mengevaluasi rubrik penilaian wawancara calon mahasiswa apoteker, mengevaluasi soal ujian internal untuk apoteker, dan memastikan ada ruangan untuk pelaksanaan bimbingan apoteker di jadwal yang harus saya isi.

Apakah Anda sudah ngos-ngosan membacanya? Saya sudah tumbang sakit karenanya.

Barulah setelah saya akhirnya terbaring lemas kleyengan, saya terpikir kembali, jadi siapa yang harus mengerjakan semua pekerjaan itu? Menambah dan mengevaluasi kerja sama dengan pihak eksternal, mencari wahana praktik kerja profesi untuk mahasiswa profesi apoteker, memastikan ruangan mana yang bisa saya pakai? Dan saya kembali ke post dari The Conversation Indonesia itu… soal akreditasi, konferensi/seminar, kuliah tamu, tracer study, career development mahasiswa, siapa yang harus mengerjakan itu semua?

Saya kemudian teringat suatu pembicaraan dengan junior saya yang juga dosen dan waktu itu baru menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Inggris. Ketika kami sedang bercerita soal betapa ribetnya mengurus dana penelitian di Indonesia, dia menyampaikan satu fakta yang membuat saya tertegun. Di kampusnya, terutama di fakultas tempat dia belajar, ada satu manajer yang khusus mengelola administrasi keuangan untuk penelitian. Jadi semua dosen yang mendapat hibah penelitian, ya lapornya ke manajer ini, bahkan termasuk urusan belanja keperluan penelitian. Dia yang urus. Dosen cuma terima barangnya saja. Berbeda dengan di Indonesia, yang semua harus diurus oleh dosennya sendiri. Kalaupun ada yang membantu mengurus, itu sebenarnya di bawah tangan.

Ini yang kemudian membuat saya berpikir, kenapa tidak ada staf khusus ya yang mengurus kerja-kerja administrasi dan komunikasi di kampus? Yang penempatannya bukan cuma di biro rektor atau fakultas, tapi juga di tingkat departemen/jurusan. Staf administrasi inilah yang mengurus segala kerja-kerja di luar tridharma. Jadi, cakupannya bukan hanya administrasi akademik, tapi juga melampaui itu semua yang berpengaruh terhadap keberlangsungan akademik. Dengan begitu, beban dosen benar-benar fokus kepada pelaksanaan tridharma saja. Karena beban mental mengerjakan tridharma itu ya sesungguhnya besar.

Saya bisa paham, kalau dulu semua-semua dikerjakan dosen kalau pakai alasan anggaran tidak ada untuk membayar staf tenaga kependidikan yang seharusnya mengerjakan segala rupa pekerjaan non-tridharma tadi. Itu kan dulu.

Katanya sudah studi banding sana-sini, kok yang diambil cuma tuntutan agar dosen publikasi banyak-banyak atau publikasi di jurnal-jurnal tingkatan tertentu saja? Studi banding sana-sini hasilnya adalah rigid-nya penjaminan mutu tanpa melihat beban kerja dosen di luar tridharma? Berapa banyak dosen yang sengaja tidak input atau tidak klaim kerja-kerjanya ketika penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) supaya memenuhi syarat antara 12-16 sks itu?

Saya jadi berpikir, sebenarnya kita tuh sudah benar-benar memetakan dan membahas beban kerja dosen yang nyata, nggak sih? Kayaknya bukan sekali dua kali dosen curhat kalau hal paling mengganggu dari aktivitasnya di kampus ya mengerjakan tugas administratif itu. Soalnya capeknya ampun-ampunan, menambah beban mental, bayarannya nggak seberapa. Bagaimana dosen mau fokus memproduksi pengetahuan kalau dia disibukkan dengan kerja administratif? Yang seringkali nggak bisa nggak dikerjakan dengan alasan, “Terus siapa lagi yang mengerjakannya?”

Lagi-lagi kita terlalu dibiasakan dengan sistem, seperti yang saya tulis pada tulisan sebelumnya. Sistem membuat kita tidak sadar kita sedang ditindas. Sistem membuat kita merasa nggak mungkin ada orang lain yang bisa mengerjakannya selain kita. Ada, ada banget yang bisa mengerjakannya. Pertanyaannya, mau direkrut untuk mengerjakan itu nggak? Terpikir nggak untuk merekrut?

Kalau alasannya justru pekerjaannya diberikan ke dosen supaya nambah-nambah pemasukan, justru kita harus tanya balik, kenapa bukan gaji pokok dosen yang dinaikkan sehingga dosen nggak perlu ngorek-ngorek tanah nyari uang tambahan? Kenapa bukan gaji pokok dosen yang dibuat di atas standar kehidupan yang layak supaya dosen bisa bernapas dengan lega dalam menjalani kehidupannya dan produktif di pekerjaannya?

See, the system fails us. The system creates us to stop thinking and asking the right questions.

Semua aktivitas di kampus bisa dikerjakan, oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengerjakannya. Yang beban kerjanya dibagi sesuai porsi agar tidak membuat ia terbungkuk-bungkuk berjalan menjalani kehidupan. Tugas utama dosen adalah fokus mengerjakan salah satu bagian dari tridharma (nah, ini bahasan lain lagi, some time later lah ya) agar seluruh komponen tersebut dapat dipenuhi oleh universitas. Jadi, tugas administratif dikerjakan siapa, dong? Ya dikerjakan staf administrasi.

Terima kasih sudah mengikuti tulisan ini sampai selesai. Setiap tulisan membutuhkan proses panjang, penuh perhatian, dan refleksi. Jika Anda menemukan nilai di dalamnya, membagikannya akan sangat membantu. Dan bila ingin mendukung perjalanan menulis ini, traktiran secangkir matcha cloud selalu jadi penyemangat terbaik.

Pada bulan April 2026, sebagai seorang anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK), saya mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar (Dikdas) keorganisasian. Pendidikan dasar ini dilaksanakan selama dua hari meliput 4 materi. Salah satu materi yang menarik judulnya bagi saya adalah tentang Eksploitasi. Pada materi ini, para peserta Dikdas diajak untuk melihat, menyadari, dan memahami eksploitasi apa saja yang terjadi di dunia pendidikan tinggi.

Pada bagian inilah cerita saya agak unik. Ketika mendaftar kegiatan Dikdas, kami diminta mengisi formulir dan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan tentang pengalaman dieksploitasi. Saya yang selama ini merasa tidak pernah terbebani dengan pekerjaan di kampus, tentu saja menjawab tidak. Bahkan ketika kemudian saya melanjutkan ke Pendidikan Menengah (Dikmen) organisasi pun saya masih menjawab tidak mengalami eksploitasi. Sepertinya saya termasuk anggota yang membuat pengurus di Departemen Pendidikan SPK mengerenyitkan dahi. Kok masih nggak merasa dieksploitasi ini, gimana ceritanya?

Sampai akhirnya saya, ketika sedang mencari bacan tentang Sains yang Perlahan, menemukan satu artikel yang baru terbit tahun ini tentang Eksploitasi di Dunia Pendidikan Tinggi. Setelah membaca artikel ini, saya baru tahu kenapa saya tidak merasa dieksploitasi, meskipun sebenarnya sedang mengalami eksploitasi oleh sistem.

Masa Sih Saya Dieksploitasi di Kampus?

Di dalam artikel Exploitation in higher education: A complex systems and structures account, Jamie Herman berargumen bahwa eksploitasi yang terjadi di institusi pendidikan tinggi terjadi begitu kompleks sehingga tidak selalu dirasa dengan nyata dan jelas. Dalam konteks pendidikan tinggi di Amerika Serikat, misalnya, bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi antara lain antara lain pemberian kompensasi yang lebih rendah untuk dosen kulit hitam dan perempuan dibandingkan dengan rekan-rekan pria kulit putih mereka, kontrak yang tidak pasti bagi dosen dan instruktur kontrak, karyawan urusan kemahasiswaan yang tidak diberi uang lembur, dan situasi kerja yang buruk bagi mahasiswa pascasarjana (terutama doktoral dan pascadoktoral.

Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Dalam kegiatan Pendidikan Dasar SPK, diungkapkan beberapa bentuk eksploitasi yang dialami pekerja kampus di Indonesia. Ternyata banyak sekali bentuk eksploitasi yang terjadi seperti upah yang rendah, pemotongan upah, gaji atau honorarium yang tidak dibayar, beban kerja yang terlalu banyak, jam kerja terlalu panjang, fasilitas kerja tidak memadai, alat kerja yang harus dibeli sendiri, penelitian dengan dana pribadi, dan hasil kerja yang diakuisisi oleh perguruan tinggi.

Lalu kenapa saya tidak merasa dieksploitasi? Karena saya tidak mengalami hal-hal yang dicontohkan oleh SPK tersebut. Kecuali upah rendah dan membeli peralatan kerja sendiri. Di tempat saya bekerja (khususnya di departemen tempat saya bernaung), semua pekerjaan dibagi rata (atau minimal diusahakan dibagi merata) sejak saya bekerja dari tahun 2015 yang lalu. Beban dibagi rata, meski kadang perlu merepet sedikit agar semua bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Tapi, saya rasa dinamikanya akan mirip di tempat kerja lain juga. Lalu pemberian insentif juga masih bisa dibilang fair. Jadi, saya berpikir, apanya yang dieksploitasi?

Soal upah dan alat kerja misalnya, semua juga mengalami yang sama. Karena saya pegawai pemerintah (PNS), besaran gaji kami sama (sependek pengetahuan saya) sesuai pangkat/golongan dan besaran tunjangan jabatan fungsional juga sama. Ketika remunerasi mulai diberlakukan di tempat kami, perhitungannya juga transparan dan diusahakan seadil mungkin. Lagi-lagi, saya tidak merasa dieksploitasi di tempat saya bekerja.

Namun, setelah membaca artikelnya Jamie Herman, saya jadi berpikir ulang soal eksploitasi ini. Yang menarik, Jamie Herman menggunakan definisi eksploitasi yang luas. Definisi eksploitasi yang dipakai dalam artikel tersebut adalah:

Jamie Herman tidak menggunakan definisi yang ketat seperti yang SPK gunakan. Definisi yang ketat melibatkan faktor yang mengharuskan suatu aktor untuk berniat mengambil keuntungan, atau bagi pihak yang dieksploitasi merasa dieksploitasi atau mengidentifikasi diri mereka sebagai demikian. Definisi mirip seperti ini juga yang digunakan oleh SPK, yang menambahkan adanya keuntungan kapitalis yang diambil dari pihak-pihak yang dieksploitasi.

Pantas saja saya tidak merasa dieksploitasi (waktu mengikuti Dikdas) karena definisinya ketat dan tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari saya. Namun, begitu melihat definisi yang dipakai oleh Jamie Herman, dan penjabaran setelahnya, baru terasa oh selama ini saya sedang dieksploitasi.

Eksploitasi Terselubung Struktur dan Norma

Interaksi Eksploitatif yang Berulang

Menurut Jamie, sifat eksploitasi di kampus bersifat saling bergantung dengan keuntungan satu pihak yang muncul melalui interaksi dengan pihak lain dengan cara yang mengikuti suatu pola. Pola interaksi yang eksploitatif ini terjadi dengan konsisten, dapat diprediksi, dan berulang.

Bukankah itu yang kita alami di kampus? Aturan-aturan dan cara kerja yang turun-temurun, berulang dan diturunkan terus-menerus setiap tahun, sampai kita merasa itulah sistemnya. Ya, kerja jadi dosen harus begitu. Mau bagaimana lagi? Padahal selama interaksi itu terjadi, tenaga dan pikiran kita sedang diambil dan disedot ke dalam sistem yang kapitalistik. Sistem yang mengutamakan keuntungan baik dari segi materil maupun nonmateril. Sistem yang menuhankan angka.

Interaksi seperti ini akan berkontribusi pada kerugian yang sifatnya interseksional, yang akhirnya akan berurusan dengan keadilan. Dalam artikel Jamie Herman, pola interaksi semacam itu akan menghambat individu dan kelompok untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas serta mengekspresikan kebutuhan, pikiran, dan perasaan mereka. Hambatan ini sudah bisa digolongkan sebagai suatu penindasan. Bentuk penindasan tersebut berakar pada tatanan struktural, bukan semata-mata dari tindakan individu terhadap sesamanya. Namun, ia tetap menimbulkan persoalan serius baik dari segi politik maupun moral.

Sruktur yang Hierarkis

Yang menjadi persoalan mengapa tidak semua pekerja kampus merasa bahwa dirinya sedang dieksploitasi adalah karena struktur dari pendidikan tinggi kita. Institusi pendidikan tinggi memiliki struktur jelas dengan aktor yang saling terkait melalui relasi formal dan protokol. Relasi antara dosen, departemen, dan fakultas membentuk jaringan yang menopang struktur tersebut.

Struktur ini selalu bersifat hierarkis, di mana mahasiswa berada di posisi terbawah, sedangkan pejabat kampus berada di puncak. Karena struktur yang demikian, hubungan hierarkis akhirnya harus ditegakkan melalui aturan formal maupun informal, yang juga diperkuat oleh gelar dan status tiap posisi. Paling sederhana saja, yang memiliki gelar Doktor akan diperlakukan sedikit berbeda dengan dosen yang masih bergelar Master. Apalagi yang sudah punya jabatan fungsional sebagai Guru Besar dengan gelar Profesor yang dibubuhkan di depan namanya. Semakin beda kastanya. This happens in most of our universities (if not all).

Norma yang Mendukung Struktur Hierarkis

Struktur hierarkis tersebut dipelihara melalui norma, yakni seperangkat ekspektasi yang mengarahkan perilaku sekaligus memungkinkan prediksi atas tindakan orang lain. Pelanggaran terhadap norma biasanya berujung pada sanksi, meskipun sering kali tidak berbentuk formal. Konsekuensinya, para pekerja kampus terdorong untuk tetap patuh. Norma juga dapat dilembagakan menjadi kebijakan resmi, misalnya kewajiban dosen memberikan nilai pada akhir semester.

Eksploitasi di perguruan tinggi tidak hanya bergantung semata pada struktur yang hierarkis. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eksploitasi yang seringkali tidak terasa ini bergantung juga pada aspek lain, yaitu bargaining dynamics (dinamika tawar-menawar) yang terjadi dalam kehidupan akademik di kampus. Label yang melekat pada individu dan struktur hierarkis memengaruhi dinamika tawar-menawar dengan memberi prediksi perilaku lawan interaksi.

Ketidakseimbangan kekuasaan membuat pihak yang lebih kuat dapat mengancam atau memiliki opsi lain, sehingga mereka bisa menuntut lebih tanpa risiko besar. Pihak lemah, dengan sedikit atau tanpa pilihan lain, lebih rentan dieksploitasi karena takut kehilangan kesempatan kerja sama. Akibatnya, dalam pendidikan tinggi, pihak yang lebih berkuasa cenderung berkontribusi lebih sedikit namun tetap mendapat hasil lebih besar. Misalnya apa? Dosen junior diminta untuk mengurus borang akreditasi atau menjadi panitia utama konferensi di kampus.

Norma posisi ini memperkuat tuntutan terhadap perilaku dalam interaksi, sehingga pihak yang lebih lemah tetap patuh meski dalam situasi eksploitatif. Kombinasi aturan, norma, dan hierarki membuat praktik eksploitatif sulit dilawan atau dihindari. Norma yang sudah dilaksanakan selama puluhan tahun ini akhirnya dijadikan alasan, “Memang praktiknya sudah begitu”, atau “Beginilah pekerjaan dosen itu.”

Oh, Benar. Saya Dieksploitasi di Kampus

Ini menjelaskan mengapa saya (dan sebagian yang lain) tidak merasa dieksploitasi oleh sistem pendidikan tinggi. Memang departemen tempat saya bekerja selalu mengusahakan pembagian kerja yang adil dan juga mempertahankan sifat egaliternya, tapi dengan semakin bertambahnya beban pekerjaan dosen (yang tak sanggup dinalar lagi), departemen tidak dapat membendung eksploitasi sistem terhadap kami semua.

Misalnya apa? Sejak penetapan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2026, sekarang dosen punya kewajiban menghasilkan 1 publikasi di jurnal internasional bereputasi per tahun. Lalu dosen harus bertanggung jawab agar mahasiswa perwalian/bimbingannya lulus tepat waktu.

Bagaimana cara menghasilkan publikasi yang diminta? Sementara tidak semua dosen mendapatkan hibah penelitian. Tidak semua proses pengiriman dan telaah jurnal bisa dilakukan dengan cepat dan dapat diprediksi. Lalu bagaimana memastikan mahasiswa lulus tepat waktu? Memberikan nilai lulus di semua mata kuliah? Membuka sesi konseling pada mahasiswa? Mengejar-ngejar mahasiswa yang malas kuliah dan ngambek skripsi? Apakah sistem memfasilitasi dosen untuk mengerjakan hal-hal itu di jam kerja? Bagaimana memastikan semua pekerjaan tridharma dan tuntutan tetek-bengek lainnya itu selesai dengan kompensasi yang lebih dari sepadan?

Ya, saya dieksploitasi. Oleh sistem pendidikan tinggi.

Eksploitasi Tidak Selalu Terasa pada Sistem yang Kompleks

Artikel ilmiah dari Jamie Herman ini menurut saya justru paling tepat untuk membahas bagaimana eksploitasi di pendidikan tinggi bekerja. Memang membahas eksploitasi pada pekerjaan akan selalu berangkat dari kritik-kritik terhadap kapitalisme, seperti yang telah dilakukan dalam pendidikan dasar SPK. Namun, membangun kesadaran akan eksploitasi yang sudah mengakar dalam sistem dan menjadi norma, menurut saya, tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kapital saja.

Justru, dengan membahas bagaimana kompleksnya sistem pendidikan tinggi, pekerja kampus bisa berefleksi dan mengingat-ingat kembali apakah pekerjaan sehari-harinya dan pengalamannya di kampus adalah bagian dari eksploitasi atau bukan. Jamie Herman menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi memiliki ciri kompleksitas yaitu interpendensi (perubahan satu komponen memengaruhi yang lain secara non-linear), dan emergen (perubahan spontan dapat stabil menjadi struktur melalui feedback loops).

Analisis eksploitasi di pendidikan tinggi sebagai sistem kompleks menyoroti bahwa pekerja kampus tidak hanya mengikuti norma dan aturan, tetapi juga terikat oleh risiko dan insentif dari sistem sosial lain yang saling berhubungan. Berbagai macam faktor seperti kekuasaan relatif, konsekuensi sosial, insentif kerja sama, dan label sosial (misalnya gender) memengaruhi dinamika tawar-menawar. Pola perilaku berulang menciptakan feedback loops yang menstabilkan norma dan aturan. Akibatnya Respons pekerja kampus terhadap norma tidak bisa dilepaskan dari tekanan stabilisasi sistem sosial lain.

Which, again, explains why not all worker in academia realized they are being exploited.

Saya rasa penting untuk menambahkan sudut pandang ini ke dalam pembahasan eksploitasi di materi-materi edukasi Serikat Pekerja Kampus. Teori kompleksitas menjelaskan hubungan kausal antara pilihan individu (patuh pada norma, mengabaikan kebijakan, atau mengambil keputusan kontroversial) dengan norma sosial yang lebih luas, misalnya soal gender.

Pekerja Kampus, Mari Berserikat

Dalam situasi yang kompleks seperti itu, intervensi berbasis kebijakan tidak dapat bekerja dengan baik jika individu tetap menghadapi sanksi ketika perilakunya bertentangan dengan norma. Oleh karena itu, salah satu strategi perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat posisi individu agar berani menyimpang dari norma tanpa takut risiko. Pekerja kampus harus membentuk suatu gerakan sosial dan jaringan untuk memberi akses pada outside options yang mengurangi risiko eksploitasi.

Hubungan lintas label sosial (ras, gender, kelas, dsb.) memungkinkan pekerja kampus untuk membangun solidaritas di luar struktur formal institusi. Jaringan juga menyediakan dukungan, informasi, dan alternatif kerja sama bagi mereka yang menghadapi sanksi karena menyimpang dari norma.

Ingat bahwa, norma tidak bisa diubah oleh satu individu. Perubahan pada sistem yang kompleks hanya dapat terjadi jika banyak orang yang mengubah perilaku secara konsisten. Alih-alih menunggu norma baru muncul atau hanya mengandalkan kebijakan, jaringan dapat direkayasa untuk mempercepat munculnya norma yang lebih adil.

Saya senang bisa bergabung di Serikat Pekerja Kampus, karena melalui diskusi dan edukasi yang dilakukan di Serikat, saya jadi terpantik untuk belajar dan mencari tahu apakah benar saya mengalami eksploitasi. Meskipun materi eksploitasi di kampus pada dikdas SPK tidak membuat saya sadar bahwa saya mengalami eksploitasi, tapi materi itu justru berhasil membuat saya mencari tahu sebenarnya kenapa saya tidak merasa dieksploitasi.

Ternyata, kompleksitas sistem pendidikan tinggi kita telah berhasil menyelubungi eksploitasi menjadi suatu bentuk yang berupa tanggung jawab pekerja kampus.

Subscribe now

Terima kasih sudah mengikuti tulisan ini sampai selesai. Setiap tulisan membutuhkan proses panjang, penuh perhatian, dan refleksi. Jika Anda menemukan nilai di dalamnya, membagikannya akan sangat membantu. Dan bila ingin mendukung perjalanan menulis ini, traktiran secangkir matcha cloud selalu jadi penyemangat terbaik.

Pelatihan yang (Tidak) Terlambat

Di akhir bulan April, saya akhirnya mengikuti pelatihan PEKERTI. Pelatihan yang kepanjangannya adalah Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional ini sebenarnya adalah pelatihan dasar untuk dosen muda yang meliputi pengetahuan tentang kurikulum dan turunannya sampai cara mengajar. Seharusnya sebagai dosen, saya ikut pelatihan ini ketika awal menjadi dosen 11-12 tahun yang lalu, tapi karena banyak kejadian (and glitch in the matrix), akhirnya baru tahun 2026 ini saya mengikuti pelatihan PEKERTI.

Mengikuti PEKERTI di tahun 2026 sebenarnya cocok buat saya yang baru kembali mengajar setelah menyelesaikan studi doktoral. Apalagi ternyata per tahun 2024 kampus menerapkan kurikulum Outcome-Based Education (OBE). Kurikulum yang menekankan pada dampak sebagai luaran. Selama 10 hari saya harus mencerna apa itu kurikulum OBE, bagaimana menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK. Saya juga belajar menentukan rencana pembelajaran mulai dari materi, model dan metode pembelajaran, sampai tugas yang harus diberikan. Saya juga belajar kenapa dosen tidak perlu anti terhadap penggunaan AI (dan selama 10 hari, saya menggunakan AI jauh lebih sering daripada selama… 2 tahun terakhir).

Tentu saja selama pelatihan saya adalah peserta yang baik (terbukti melalui sertifikat), tapi saya bingung untuk apa semua ini dilakukan? Saya sampai bingung dengan segala model dan metode pembelajaran yang dipakai itu, bagaimana penerapannya di kelas? Kok jadi seperti harus berakrobat? Entah juga kalau di bidang pendidikan, mungkin sudah terbiasa. Hanya saja di bidang kesehatan, ini agak PR sekali. Setidaknya bagi saya.

Di dalam hati saya, saya merasa kok seperti pegawai kantoran yang harus punya rencana terstruktur agar bisa mencapai indikator kerja yang terukur. Dan memang dalam kurikulum OBE semua harus bisa terukur, bahkan aspek sikap. Semua harus bisa dinilai dengan angka.

Hingga kemudian saya mencari tahu tentang konsep sains yang perlahan dan menemukan artikel Salo dan Heikkinen. Dalam artikelnya, kedua dosen ini menyebutkan bahwa pendidikan tinggi saat ini sudah dikooptasi oleh gagasan neoliberal sehingga proses pembelajaran sudah dikonsep ke dalam learning outcome. A ha! Persis kan dengan gembar-gembor kurikulum OBE?

Mengajar dalam Ketenangan

Dalam dunia pendidikan tinggi yang neoliberal, semua harus bisa diukur, semua harus ada dampaknya. Tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku atau akumulasi modal manusia, yang harus dicapai, dievaluasi, dan diukur sebagai unit kinerja yang dapat dipertukarkan. Makanya semua ada angkanya. Semua harus diukur.

Ternyata, seperti yang saya kutip pada artikel sebelumnya, konsep sains yang perlahan juga dapat diterapkan pada pengajaran. Salo dan Heikkinen menyebutkan sebagai Slow Teaching (Pengajaran yang Perlahan).

Dosen dan Peneliti di perguruan tinggi yang menerapkan metode pengajaran yang perlahan akan menempatkan pengajaran sebagai tempat untuk menguji ide dan rencana penelitian, dan merenungkan kumpulan pengetahuan yang ada dalam kolaborasi intelektual dengan siswa. Pengajaran dikembalikan kepada makna asalnya, yaitu konstruksi timbal balik dan kolaboratif dari lingkungan pembelajaran yang didasarkan pada antusiasme, inspirasi, kesenangan, keceriaan, keaslian, dan rasa memiliki.

Pengajaran yang perlahan juga bukan tentang ‘memberi’ siswa lebih banyak waktu untuk membaca, berpikir, mengeksplorasi, dan belajar. Pengajaran yang perlahan justru melampaui konsep waktu linier, di mana waktu dipahami dan ditangani sebagai suatu sumber daya. Pengajaran yang perlahan fokus pada kehadiran, kualitas perhatian yang muncul karena kesadaran diri kolektif dan refleksi diri. Kegiatan utama pengajaran yang perlahan mencakup mendengarkan, merenungkan, mengatur tempo, dan bercerita. It’s not about metrics. It’s not about numbers and assessments.

Yang menarik adalah pengajaran yang perlahan justru mengakui pentingnya hubungan antara tubuh dan pikiran. Bahkan konsep ini mengakui pentingnya sensasi, emosi, dan penggunaan indera dalam proses memperoleh pengetahuan. Pengajaran yang perlahan berusaha memupuk kehadiran, perhatian, dan fokus dengan melakukan ritual pembelajaran melalui latihan relaksasi, pernapasan dalam, keheningan, dan mendengarkan. Dan ini tidak bisa diwujudkan dalam 100 menit pertemuan yang harus mencakup 1-2 bab bahasan dalam sekali jalan.

Mahasiswa dalam Ritme yang Tergesa

Kadang saya merasa tuntutan baik kepada dosen dan mahasiswa itu terlalu berat, besar, dan kaku. Misalnya, mahasiswa di jurusan saya, sehari mengikuti 2 perkuliahan dan 1 sesi praktikum. Seharian sudah habis di kampus. Bila ada tugas, dia harus mengerjakan tugasnya. Lalu kapan dia istirahat? Kapan dia membaca buku di luar bidang yang sedang ia pelajari? Kapan dia berkumpul di komunitas untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman lain di luar dirinya?

Tentu saja nanti ada yang akan mengatakan bahwa ini soal skill issue, karena mahasiswa di negara lain juga mengerjakan hal yang sama dan mereka tetap bisa membaca bahan kuliah sebelum pertemuan dilakukan dan bisa berdiskusi dengan baik dengan dosennya. Tapi, kita tidak sedang di negara lain. Kita sedang di Indonesia dengan karakter mahasiswa kita yang seperti kita hadapi saat ini.

Maksud saya adalah, dengan beban perkuliahan yang sedemikian rupa, bagaimana bisa menyeimbangkan antara kehidupan akademik dan kehidupan personal? Bagaimana merawat kesehatan mentalnya? Bagaimana merawat perkawanan?

Dengan 144 sks yang harus ditamatkan dalam waktu 4 tahun (bahkan sekarang indikator kinerja utama universitas adalah jumlah lulusan yang tepat waktu, yang berarti dosen wali dan pembimbing harus memastikan semua lulus tepat waktu), bukankah kita sedang memperlakukan mahasiswa-mahasiswa kita seperti benda kosong yang perlu dijejali dengan pengetahuan? Yang di akhir proses penjejalannya akan dilakukan stress test dan performance test untuk memastikan keberhasilan proses?

Bukankah itu jauh dari nyawa pendidikan yang sebenarnya hadir sejak awal? Bagaimana kita bisa memantik rasa cinta pada pengetahuan kalau kita menggelonggongi mahasiswa dengan pengetahuan? Bagaikan sapi yang digelonggongi air supaya terlihat gemuk, bukankah mahasiswa yang diperlakukan sama juga hanya akan memiliki pengetahuan semu?

Dan untuk apa semua itu? Untuk berdampak? Dampak seperti apa? Dampak yang bisa diukur? Kenapa harus diukur? Apakah semua harus bisa diukur? Terukur? Dalam berapa tahun pengukuran dilakukan? Dan apa yang diukur? Pernahkah kita mengukur kebaikan hati yang menular? Rasa bahagia dan tenang menjalani hidup? Welas asih dalam memahami dan membantu sesama?

Bukankah itu esensi pendidikan?

Rujukan:

Salo, P and Heikkinen, H.L.T. 2018. Slow Science: Research and Teaching for Sustainable Praxis. Confero Essays on Education Philosophy and Politics, 6(1):87-111. [link]

Terima kasih sudah mengikuti tulisan ini sampai selesai. Setiap tulisan membutuhkan proses panjang, penuh perhatian, dan refleksi. Jika Anda menemukan nilai di dalamnya, membagikannya akan sangat membantu. Dan bila ingin mendukung perjalanan menulis ini, traktiran secangkir matcha cloud selalu jadi penyemangat terbaik.

Subscribe now

Awal Perjumpaan

Pertama kali saya mendengar tentang konsep slow science (sains yang perlahan) adalah pada tahun 2024, tepatnya sekitar bulan Juni 2024. Waktu itu, seorang kawan (Raisa Kamila), berbagi artikel tentang kesarjanaan yang perlahan, semacam manifesto oleh para dosen perempuan lintas negara dengan menggunakan pendekatan feminisme. Selama saya menjadi dosen, dengan jujur saya katakan tak pernah terpikir sama sekali bahwa pendidikan tinggi kita di Indonesia beroperasi dengan sangat cepat. Terlalu cepat.

Saya, dengan bacaan terbatas, saat itu juga tidak pernah mengaitkan apa yang terjadi pada pendidikan tinggi kita dengan konsep kapitalisme dan neoliberalisme. Dua konsep yang ternyata memengaruhi bagaimana pendidikan tinggi di seluruh negara di dunia ini beroperasi (bahkan keberadaan PTN-BH di Indoensia sendiri adalah dampak dari itu).

Pada kesempatan liburan Hari Raya Iduladha ini, entah mengapa saya terpikir untuk mencari dan membaca lebih dalam tentang Sains yang Perlahan. Saya menemukan dua artikel yang membahas tentang hal itu dan ternyata kalau melihat rujukannya, bahasan tentang slow science ini sudah mulai ramai dibincangkan sejak tahun 2000-an dan ada situs khusus juga untuk mendorong perubahan di dunia pendidikan tinggi.

Gerakan Sains yang Perlahan muncul sebagai respons terhadap kooptasi kapitalisme pada dunia pendidikan tinggi. Ada istilah McUniversity yang menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi dibajak sedemikian rupa untuk menyajikan pengetahuan sama seperti gerai waralaba McDonald’s menyajikan makanan cepat saji. Orientasi berjangka pendek dan ‘budaya serba cepat’ akhirnya menghilangkan konsep ‘waktu tanpa batas’ sebagai bagian dari antusiasme, ketertarikan, dan keterlibatan yang seharusnya menjadi inti dalam penelitian dan pengajaran.

Selama 1 dekade saya menjadi dosen, dunia pendidikan tinggi di Indonesia semakin bergerak dengan cepat, sampai-sampai nyaris vertigo dan terpental karenanya. Kampus-kampus sudah tidak lagi menjadi tempat yang membosankan, suatu zona lambat untuk membaca dan melakukan refleksi, berdialog dengan kritis, dan tempat untuk menciptakan pengetahuan. Kampus telah menjadi industri.

Perubahan Arah Pendidikan Tinggi

Pendidikan kita tinggi kita sudah menjadi suatu industri yang terikat oleh berbagai pratik dan prosedur di industri. Sejak awal tahun 2000, sistem pendidikan tinggi di Indonesia telah mengadopsi praktik-praktik manajerialisme, akuntabilitas, dan penjaminan mutu yang semakin hari semakin ketat dan kaku. Akibatnya apa? Praktik-praktik ini telah merusak kecepatan dan ritme tradisional kehidupan akademik sehari-hari.

Akibat orientasi jangka pendek dan serba cepat ini, kita kehilangan praktik berpengetahuan yang berkelanjutan (sustainable praxis). Dalam konteks kerja-kerja akademik, suatu praktik berpengetahuan yang berkelanjutan didasarkan pada keterlibatan dalam praktik akademis sebagai suatu nilai tersendiri, yang dimotivasi oleh kebaikan internal, yaitu melakukan penelitian, dan menjalani kehidupan sebagai seorang peneliti.

Dalam konteks kehidupan akademis, praktik berkelanjutan tidak dimaksudkan untuk muncul sebagai efektivitas dalam bertindak, berkinerja, atau membuat keputusan dalam konteks dan situasi yang ada. Justru sebaliknya, parameter-parameter tersebut dinilai secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Apakah konsisten? Apakah diwujudkan untuk menjaga integritas akademik? Dan apakah semua dosen menjunjung tinggi aktivitas memproduksi pengetahuan yang sedang dilakukannya?

Sebaliknya, praktik berpengetahuan yang tidak berkelanjutan mengacu pada berbagai tindakan yang tujuannya sebagian besar berada di luar maksud utama. Praktik-praktik tidak berkelanjutan ini biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam hierarki universitas, mendapatkan pendanaan riset atau kegiatan pengabdian masyarakat, memperluas daftar publikasi, dan menerbitkan artikel di jurnal-jurnal terkemuka.

Bagi dosen yang bekerja di PTN, mungkin cukup akrab dengan kata Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dipenuhi Universitas (dan kemudian dibebankan pada Fakultas, dilanjutkan ke Program Studi, dan akhirnya kepada Dosen). Dosen juga akrab sekali dengan persyaratan Beban Kerja Dosen (BKD) yang harus dipenuhi setiap semester. Keberadaan syarat Beban Kerja Dosen (BKD) dan Indikator Kinerja Utama di Pendidikan Tinggi, yang sejak tahun 2020-an semakin kaku angka-angkanya dan semakin kompetitif, adalah bagian dari praktik tidak berkelanjutan yang dimaksud sebelumnya.

Kita jadi terjebak pada angka-angka dan pemenuhan target angka tersebut. Kita dijebak dan dipaksa mencapai angka tersebut dengan iming-iming insentif tertentu (yang tentunya diberikan kepada universitas). Sehingga akhirnya, tujuan dan maksud utama pendidikan tinggi yang harusnya adalah menciptakan pengetahuan jadi terlupakan. Paling tidak terpinggirkan, menjadi pekerjaan sampingan.

Kita sibuk berusaha memenuhi syarat BKD (supaya insetif sertifikasi dosen bisa dibayarkan) dan IKU (agar kinerja Kepala Departemen, Dekan, dan Rektor terpenuhi sehingga universitas bisa mendapatkan insentif) tapi jadi jarang memikirkan sebenarnya tugas tridharma kita itu akan menghasilkan apa? Dan apakah yang dihasilkan berkualitas atau tidak?

Sains yang Tergesa

Sains yang Tergesa justru membuat para dosen dan peneliti kehilangan kesejahteraan akibat tekanan waktu dan stres yang merajalela di “universitas korporat.” Dalam konteks masa kini, ya di tempat kita semua bekerja. Di sistem di mana kita semua berada. Waktu menjadi faktor kunci untuk menilai produktivitas, efisiensi, dan kompetisi.

Produktivitas diukur dari jumlah tugas dalam satuan waktu (ingat hitungan EWMP mengajar?), efisiensi dari kecepatan penyelesaian, dan kompetisi dari kemampuan memasarkan pencapaian sebelum orang lain melakukannya (publish or perish). Dampak dari korporatisasi kampus pada akhirnya adalah mempercepat ritme kerja akademik, mendorong fokus pada topik penelitian yang sedang tren, sekaligus membentuk cara berpikir dan praktik riset para peneliti.

Lihat saja setiap ada workshop penulisan proposal menjelang dibukanya Open Call hibah penelitian, para reviewer kawakan akan memberi nasihat agar dosen memilih topik yang relevan dan nge-tren. Kekinian. Atau kalau memang topik klasik, tapi diramu sedemikian rupa sehingga terlihat mendukung tren yang ada, dibalut kalimat-kalimat yang sophisticated dengan menunjukkan urgensi yang kuat. Dunia pendidikan tinggi kita, dunia penelitian kita, telah diubah menjadi suatu dunia yang penuh polesan dan rat race yang tak berkesudahan.

Salo dan Heikennen (2018) menyatakan bahwa dalam kerangka neoliberalisme, yang disebut sebagai “warga akademik yang baik” adalah warga yang dituntut untuk terus memulai proyek baru, mengumpulkan hibah sesuai strategi institusi, dan memberikan jawaban cepat kepada pemangku kepentingan.

Hasil penelitian yang masih parsial atau prematur tetap dipublikasikan, sementara kematangan hasil penelitian seringkali diabaikan atau disembunyikan di balik lapisan signifikansi statistik. Ini juga yang semakin sering kita temukan hari-hari ini, peneliti yang tak ragu-ragu memalsukan data penelitian, bahkan mengarang data. Hingga pada akhirnya, aktivitas riset hanya menjadi suatu performa yang menghibur tanpa adanya refleksi kritis atas tujuan, keberlanjutan, otonomi, maupun keterhubungan dengan komunitas akademik dan masyarakat luas.

Yang penting sudah publikasi, selesai. Yang penting BKD terpenuhi, selesai.

Ketika Mutu Diukur, Refleksi pun Hilang

Masih dari artikel Salo dan Heikennen, salah satu contoh nyata dari McDonaldization dalam dunia akademik adalah prosedur penjaminan mutu (yang nantinya akan mengejewantah pada akreditasi). Upaya tersebut berusaha menguraikan pekerjaan akademik menjadi bagian-bagian yang dapat diukur, padahal aktivitas berpikir dan refleksi tidak mungkin dipisahkan secara mekanis maupun fragmentaris. Pekerjaan akademik akan selalu bersifat cair, seseorang bisa tidak produktif di kantor pada waktu tertentu, tetapi justru menghasilkan ide di tempat lain.

Padahal ilmu pengetahuan membutuhkan waktu. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir, waktu untuk refleksi, waktu untuk membuat kesalahan, dan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ia berkembang perlahan. Bertahun-tahun mengolah materi yang sama mungkin akan diselingi oleh lompatan wawasan yang langka dan tak terduga. Wawasan ini tidak muncul tiba-tiba seperti mendapatkan wangsit akibat melamun. Namun, wawasan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari uji coba lapangan yang sulit dan pengalaman panjang.

Menemukan Pengetahuan Melalui Ritme yang Tenang

Sains yang perlahan menekankan penelitian yang tenang, mendalam, dan didorong rasa ingin tahu, yang berlandaskan pada penyelidikan kritis dan independen demi kepentingan masyarakat serta kemanusiaan. Ia penting sebagai praksis berkelanjutan yang menghargai nilai-nilai penelitian, peneliti, dan kehidupan akademik. Praktik ini bersifat kolektif, bergantung pada siklus berulang berupa berpikir, berdiskusi, dan berbagi, dengan waktu dan ruang sebagai sumber daya utama untuk menilai secara profesional, membayangkan alternatif radikal, serta membuka diri pada keragaman cara pandang dan keberadaan di dunia.

Ilmu yang bermakna bagi sejarah, institusi, dan kontribusi bagi umat manusia berjalan dengan jadwal longgar dan fleksibel, memberi kesempatan untuk menempuh jalur samping, refleksi panjang, dan menikmati proses. Cara kerja ini mengingatkan pada etimologi kata research: dalam bahasa Inggris dan Prancis berarti “mencari secara dekat”, sementara kata yang sama dalam bahasa Swedia (undersökning) memberi kesan menemukan sesuatu yang berharga di bawah permukaan.

Dengan demikian, slow science menegaskan kembali hakikat penelitian sebagai pencarian yang dilakukan secara mendalam, reflektif, dan berkelanjutan.

Sumber:

Salo, P and Heikkinen, H.L.T. 2018. Slow Science: Research and Teaching for Sustainable Praxis. Confero Essays on Education Philosophy and Politics, 6(1):87-111. [link]

Terima kasih sudah mengikuti tulisan ini sampai selesai. Setiap tulisan membutuhkan proses panjang, penuh perhatian, dan refleksi. Jika Anda menemukan nilai di dalamnya, membagikannya akan sangat membantu. Dan bila ingin mendukung perjalanan menulis ini, traktiran secangkir matcha cloud selalu jadi penyemangat terbaik.

Senior saya ini lalu bertanya lagi, “Saya tidak merasa itu relevan, apakah orientasinya memang begitu?” Pertanyaan ini membuka diskusi lebih lanjut sampai akhirnya saya mengerti arah pembicaraannya ke mana. Jadi, senior saya ini bingung, kok bisa lulusan Farmasi ITB yang skor UTBK-nya tinggi, tapi begitu lulus gajinya nembus 2 digit saja tidak.

Gelar Tinggi vs Penghasilan Rendah

Kalau dilihat dari grafik pertama di atas, nilai tengah penghasilan lulusan program studi Sains dan Teknologi Farmasi, dan Farmasi Klinik dan Komunitas, tidak ada yang menembus angka 10 juta rupiah. Senior saya ini bingung, apakah tidak ada kemauan untuk mandiri dan sejahtera pada lulusan farmasi?

Beberapa bubble chat kemudian, saya terpikir satu hal yang kemudian saya sampaikan pada dia. Jurusan Farmasi ini, baik di ITB maupun di kampus lainnya, didominasi oleh perempuan. Saya menduga, perempuan tidak terbiasa melihat penghasilan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan sedemikian rupa. Saya juga melihat kalau yang lebih peduli soal besaran gaji itu laki-laki. Semacam mereka lebih peduli untuk meningkatkan sumber penghasilan. Bisa jadi ada aspek peran gender di sini, misalnya perempuan dibiasakan berpikir "nanti saya akan di-support suami juga", sehingga tidak terlalu ngoyo soal gaji dan pendapatan.

Namun, di sisi lain ada juga temuan-temuan bahwa ada gender pay gap antara laki-laki dan perempuan. Di berbagai negara, rata-rata kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan berkisar di angka 20%. Di Indonesia sendiri data dari UN Women menunjukkan kesenjangan gaji sebesar 16% antara perempuan dan laki-laki. Angka yang cukup besar.

Selain itu, perempuan juga cenderung tidak berani menegosiasikan besaran gaji yang diperoleh. Bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang membuat lulusan farmasi (yang notabene banyak perempuan) dengan skill tinggi (bahkan termasuk profesi) dibayar jauh lebih rendah daripada lulusan dari program studi lain.

Yang kemudian membawa kita ke grafik kedua.

Pada grafik kedua, perbandingan dilakukan antara Indeks Prestasi Kumulatif dengan besaran gaji. Lagi-lagi, lulusan program studi farmasi menemapati angka rendah meski nilai IPK cenderung menengah. Sampai dibuat cluster “Cinta Dulu, Cuan Nanti”, yang penjelasannya adalah IPK moderat, gaji lebih modest.

Kembali saya sampaikan kepada senior ini, dugaan soal konsep berpikir “nanti saya akan di-support suami juga”. Sehingga lulusan farmasi, terutama yang perempuan, tidak terlalu merasa penting memiliki gaji yang tinggi. Sumber finansial untuk kebutuhan keluarga akan didukung oleh suami, kalaupun dia punya gaji, sifatnya adalah membantu saja.

Senior saya kemudian baru menyadari bahwa kebingungan dia akan fakta ini didasari karena pengalaman dia yang berbeda. Dia seorang laki-laki. Ada konsep berpikir yang berbeda yang membuat dia, sebagai laki-laki, akan lebih agresif untuk mencari pendapatan yang lebih besar. Bahkan mungkin tidak terbatas pada pekerjaan formal sebagai seorang apoteker atau sarjana farmasi. Bisa jadi main saham atau semacamnya, yang intinya mampu meningkatkan income.

Apoteker (Perempuan) dan Kesenjangan Kuasa

Bahasan kami kemudian berlanjut bagaimana perilaku rekan-rekan farmasi atau apoteker di lapangan, terutama ketika melakukan lobi terhadap keputusan publik (catatan, saya menerjemahkan sendiri policy menjadi keputusan, alih-alih kebijakan). Senior saya yang mendampingi beberapa rekan sejawat agak bingung melihat cara bernegosiasi yang dilakukan. Terlalu lembut.

Sementara bagi dia, “Ya saya biasa aja nyuruh, main sikat saja, duel saja, hajar saja, biasa itu. Tapi kan kawan-kawan tidak suka begitu, not their common sense. But, kalau jadi decision maker, itu part of the game.” Saya kemudian sampaikan bagaimana peliknya menjadi perempuan dalam urusan-urusan relasi pekerjaan dan pengambilan keputusan publik seperti ini.

Perempuan dituntut untuk produktif dan proaktif, tapi jangan terlalu aktif. Dipersilakan untuk bersuara, tapi suaranya jangan terlalu keras dan jangan terlalu galak. Diminta untuk berpendapat, tapi pendapatnya kadang diperlakukan seperti angin sepoi-sepoi yang membuat ngantuk. Jadi, sebenarnya bukan “not their common sense”, melainkan cara bermain untuk perempuan sudah diatur sedemikian rupa yang akhirnya membatasi gerakan perempuan.

Lagi-lagi, ketika bicara farmasi, mayoritas anggota dari sarjana farmasi dan apoteker adalah perempuan. So subconsciously, we already know the rules of the game for us. To speak but not too loud. To demand but not too harsh. To persuade but with less demand. Makanya tidak heran kalau keputusan-keputusan soal kefarmasian ya tidak benar-benar memperhatikan pelaku kefarmasiannya, at least not for the 80-90% of the pharmacists or the pharmacy technician. Perkara ini bisa dibaca di buku bagus, The Authority Gap (Mary Ann Sieghart).

Penutup

Topik yang dibawa oleh senior saya ini menarik, karena sejujurnya saya sendiri tak pernah terpikir untuk melihat ke dalam profesi saya sendiri. Saya kadung menerima bahwa hampir 90% mahasiswa farmasi adalah perempuan, and that’s it. Saya tidak pernah terpikir untuk melakukan analisis pendapatan para lulusan dan apa kemungkinan yang berpengaruh terhadap hal tersebut.

Saya memang pernah mendengar bahwa gaji apoteker itu biasanya mentok di batas Upah Minimum Regional (UMR), tapi tidak pernah terbayang untuk melakukan analisis lebih lanjut. Ketika senior saya melemparkan grafik dan menanyakan perspektif saya, barulah terbuka wawasan bahwa ada kemungkinan pengaruh gender juga dalam urusan besaran pendapatan ini.

Well, karena saya bukan mahasiswa atau dosen kajian gender, saya tidak punya kapasitas untuk melakukan penelitian lebih lanjut (tidak tahu juga instrumennya apa dan bagaimana). Tapi, mudah-mudahan, ada mahasiswa/dosen kajian gender yang membaca tulisan ini dan menangkan peluang untuk setidaknya mencari tahu apa alasan lulusan farmasi tidak menegosiasikan atau menuntut gaji yang lebih besar.

Sejak menjelang kelulusan studi doktoral, saya diberikan ancer-ancer oleh beberapa kolega dan kenalan dosen soal mahasiswa saat ini. Maklumlah selama 3,5 tahun lanjut sekolah saya meninggalkan dunia pengajaran dan hanya fokus pada penelitian saja. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam mengerjakan tugas dan ujian. Ternyata isu ini bukan hanya menjadi sorotan di Indonesia, tapi juga di berbagai kampus di luar negeri. Bahkan ada kenalan yang sedang S3 di kampus di luar negeri bilang bahwa beberapa dosen di jurusannya mulai memberikan ujian tulis tangan atau presentasi sebagai final examination para mahasiswa. This is going to be difficult.

Saya sendiri masih ragu mau memberikan ujian tulis tangan apalagi ujian lisan. Sekarang, setelah kembali aktif mengajar, saya mengampu 3-4 mata kuliah per semester. Satu mata kuliah ada dua kelas (total sekitar 45-50 mahasiswa). Saya sudah stres duluan memikirkan harus memeriksa jawaban ujian dalam bentuk tulisan tangan. Karena bukan hanya hanya butuh waktu tapi juga kesabaran membaca tulisan tangan yang bentuknya beragam itu.

Begitu juga bila harus ujian lisan. It’s going to take time and my attention span only can sustain for 2 hours, max. Kebayang kan butuh waktu berapa lama untuk menggali pengetahuan mahasiswa yang 40-50an orang itu? Jadi saya sekarang masih bertahan dengan soal esai dan jawaban yang diketik. Meskipun ya saya berdoa saja semoga mahasiswa tidak bertanya ke AI untuk jawaban yang ditulis (or even worse, disalin).

Saya akhirnya merasa perlu mendiskusikan ini dengan mahasiswa di kelas-kelas yang saya ampu. Di pertemuan pertama dengan saya (entah saya masuk benar-benar di awal semester, atau setelah Ujian Tengah Semester (UTS)), saya mulai dengan diskusi soal kejujuran dan integritas akademik. Saya bertanya pada mereka mulai dari alasan kuliah di jurusan farmasi sampai apa arti kejujuran bagi mereka.

Butuh sekitar 30 menit untuk mendiskusikan ini, dan memang mahasiswa perlu dipancing untuk berani menjawab dan mengutarakan pendapatnya. Entah karena mereka masih bingung menghadapi si dosen yang baru kembali aktif mengajar ini atau karena jam kuliahnya sadis (kena jam 16.30, udah habis tenaga), atau ya tidak antusias saja dengan diskusi. Anyway, saya tetap harus memancing diskusi dan cara yang saya gunakan adalah meminta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan via Google Form (jangan khawatir, anonimitas terjaga. Saya tidak meminta nama/inisial/angkatan/email mereka). Lalu jawaban yang mereka isikan saya bahas.

Dalam diskusi saya juga mengangkat isu penggunaan AI dan joki. Penggunaan AI sudah tidak bisa dihindari lagi. It’s so close to us, you can always use the app everywhere, in your phone. Saya sendiri merasa terbantu dengan penggunaan AI misalnya dalam hal memeriksa grammar ketika menulis artikel ilmiah dalam Bahasa Inggris. Makanya saya perlu juga tahu sebenarnya menurut mahasiswa yang saya ajar, ada batasan apa tidak dalam penggunaan AI.

Mayoritas dari mahasiswa yang saya ajar mengatakan mereka menggunakan AI ketika bingung mencari ide atau mencari jawaban. Dari hasil ini saya kemudian mengingatkan, terutama ketika mencari jawaban, maka mahasiswa harus melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban yang diberikan. Saya juga memberikan caranya, misalnya dengan menuliskan perintah agar jawaban yang diberikan AI disertai tautan pada artikel rujukan yang kemudian artikel aslinya diperiksa kembali oleh mahasiswa. Saya juga menyebutkan contoh kejadian rujukan yang disertakan oleh AI adalah rujukan fiktif atau dia salah menginterpretasikan artikel.

Nah, soal joki ini yang menarik. Karena saya adalah orang yang secara kronis selalu berada di media sosial, saya jadi tahu ada ‘jasa’ joki tugas dan skripsi. Sebelum saya dengan tegas bilang menentang perjokian tugas ini, saya mencari tahu dulu apa pendapat mahasiswa tentang itu. Menariknya, mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju menggunakan joki, tapi ada satu jawaban yang mengatakan tidak apa-apa menggunakan joki untuk tugas. Alasannya juga menarik, kalau tugas tidak perlu dipertanggungjawabkan, berbeda dengan skripsi. Nah, ini yang harus dibahas lebih lanjut dan menjadi umpan balik bagi saya.

Barangkali kenapa tugas dianggap tidak perlu dipertanggungjawabkan adalah karena jarang sekali ada feedback terhadap tugas yang telah dikerjakan. Alhasil tugas seperti formalitas untuk memenuhi syarat penilaian saja. Asal sudah kumpul selesai. Saya akui, dulu juga saya jarang memberikan feedback tugas. Alasannya lagi-lagi soal kuliah yang banyak dan waktu yang sedikit untuk mengoreksi tugas satu per satu. Sehingga seringkali hanya skimming saja dan melihat gambaran besarnya. Barangkali ini yang membuat munculnya satu jawaban yang membolehkan penggunaan joki tugas.

Jawaban tersebut menjadi refleksi bagi saya karena hak mahasiswa adalah mendapatkan feedback terhadap apa yang telah dia kerjakan. Tugas, laporan praktikum, jurnal praktikum, ujian, dan skripsi. How can they be a better student if there’s no feedback on what they’ve made? Satu jawaban ini sudah berhasil menyentil praktik pengajaran saya, dan sekarang saya sedang berusaha untuk membuktikan bahwa saya mampu dan menepati janji untuk memberikan umpan balik pada tugas mahasiswa (46 mahasiswa, 2 mata kuliah… so around 92 jawaban yang harus diperiksa).

Bagi saya diskusi seperti ini penting bukan hanya untuk menyamakan persepsi. Mengetahui dasar berpikir mahasiswa kita perlu dilakukan untuk tahu apa saja yang perlu dibahas atau bahkan diintervensi. Dan dari apa yang sudah saya lakukan, malah saya jadi diingatkan untuk mengerjakan apa yang sebenarnya harus saya kerjakan sejak dulu.

Trying to be a good lecturer in this country is not easy (ya tridharma, ya tugas penunjang, ya hal-hal administratif), but I hope I can still give my best to my students.

Banda Aceh, 19 April 2026

Ini adalah persoalan personal dan barangkali tentang cara berpikir, but please let me put it here. Sejak lama saya memiliki ketidakpercayaan diri dalam hal akademik. Bukan tentang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), meskipun pernah juga khawatir tentang itu di suatu masa. Yang membuat saya tidak percaya diri adalah tentang bidang yang saya ambil untuk ditekuni.

Sejak sarjana, saya sudah tertarik dengan bidang farmakologi. Saya menyukai belajar tentang apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, dan bagaimana obat mempengaruhi fungsi tubuh, terutama dalam mengobati penyakit. Ketika akhirnya mengerjakan penelitian tugas akhir sarjana, saya memilih menguji aktivitas farmakologi dari tanaman. Keputusan yang kemudian menjadi dasar saya menjejak dalam dunia akademik. Sampai saya studi doktoral pun saya konsisten memeriksa aktivitas farmakologi dari bahan alam.

Rasa tidak percaya diri saya muncul kira-kira ketika saya sedang mencari kampus untuk melanjutkan S3. Barangkali saya yang tidak punya imajinasi dan pengetahuan yang cukup, sehingga yang terbayang di benak saya hanya menggali potensi bahan alam sebagai kandidat bahan baku obat baru. Saya selalu antusias melakukan penelitian farmakologi eksperimental dari bahan alam. Namun, dalam dunia penelitian medis, penelitian-penelitian sejenis ini bukan menjadi arus utama dalam pengembangan keilmuan dan pencarian kandidat bahan baku obat.

Itu yang membuat saya tidak percaya diri dan semakin saya menjalani proses penelitian di laboratorium, terutama saat studi doktoral, semakin saya berpikir, untuk apa saya melakukan ini semua? Dalam peta pengetahuan dunia, apakah yang saya lakukan meninggalkan jejak yang berarti? Apakah insight dari penelitian saya bisa memberikan suatu kontribusi bagi para peneliti lain baik di masa sekarang atau masa depan? Apakah dunia medis bisa terbantu dengan apa yang saya kerjakan?

Tiap suara tidak percaya diri itu muncul, saya teringat ibu Tu Youyou, seorang ilmuwan perempuan dari Tiongkok yang memenangkan Nobel karena penemuan Artemisinin. Ia menemukan Artemisinin, yang sangat bermanfaat dalam pengobatan penyakit malaria, diawali dengan pengujian tanaman yang telah digunakan dalam Traditional Chinese Medicine. Dengan kegigihannya, kolaborasi dengan berbagai peneliti, dan dukungan pemerintah, ia akhirnya bisa menemukan senyawa artemisinin dan memastikan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antimalaria. Bila ibu Tu Youyou bisa, bukankah seharusnya saya juga bisa mencoba mengikuti jejak langkahnya?

Rasa tidak percaya diri ini bukan apa-apa. Meski ada sosok ibu Tu Youyou yang bagi saya menjadi panutan pribadi, tapi berapa banyak dalam dua dekade terakhir hasil penelitian yang menggunakan bahan alam benar-benar dapat dimanfaatkan dalam dunia pengobatan? Meskipun WHO telah memiliki bidang khusus yang berupaya mengintegrasikan saintifikasi dan penggunaan obat tradisional, dan BPOM juga memberikan dukungan terhadap pengembangan obat tradisional dengan tiga kategori obat tradisionalnya (Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka), tetap saja saya masih merasa apa yang saya lakukan tidak meninggalkan jejak dalam dunia saintifik.

Saya sempat ngobrol dengan alumni satu almamater, ketika kami sedang membahas soal hibah penelitian. Tercetus oleh saya bahwa saya tidak percaya diri dengan bidang keilmuan yang saya berusaha tekuni, karena tetap saja dalam kancah saintifik medis, pengetahuan yang diakui secara luas adalah pengetahuan yang diproduksi oleh negara-negara Barat. Pengetahuan yang muncul dalam 1-2 dekade terakhir adalah hasil para peneliti yang terus berupaya mencari kandidat obat baru melalui modifikasi senyawa yang sudah ditemukan (baik senyawa berbobot molekul kecil maupun besar). Akhirnya para peneliti aktivitas tanaman atau bahan alam bercengkerama dengan sesamanya saja. And most likely, we are from the Global South countries. Yang sejak awal memang sudah tergeser dari peta pengetahuan modern (cmiiw).

Tak lama setelah itu, saya mendapatkan notifikasi komentar di akun Bluesky saya, seperti tertera pada tangkapan layar di bawah ini.

Komentar tersebut juga membuat saya berpikir. Apakah, jangan-jangan, ketidakpercayaan diri saya sebenarnya hasil dari kolonialisasi pengetahuan? Saya sendiri sadar bahwa dunia medis kita sangat lekat berkiblat kepada pengetahuan di Barat. Apakah proses saintifikasi tanaman berpotensi obat adalah bentuk ketundukan pada hegemoni pengetahuan di Barat? Pemilik akun bersangkutan kemudian melanjutkan argumennya yang kemudian saya balas dengan sebuah pertanyaan.

Ketika bicara tentang kesehatan, tentu kita bicara tentang keamanan dan manfaat suatu bahan atau senyawa. Jangan sampai kita menggunakan bahan yang tidak aman dan/atau tidak bermanfaat, yang malah memperparah kondisi sakitnya seseorang. Proses pengujian bahan obat sudah ada sejak zaman dahulu kala, meskipun tidak dengan metode yang cukup rigid seperti saat ini. Jadi, menurut saya, memastikan bahwa suatu bahan memiliki aktivitas untuk mengobati suatu penyakit atau gejala penyakit dalam dosis yang aman, tentu tetap harus dilakukan. Sepertinya saya tidak bisa mengabaikan hal itu.

Yang mungkin menjadi soal untuk saya pikirkan lebih lanjut (dan mungkin diskusikan) adalah, bagaimana jika suatu bahan memiliki manfaat, tapi tidak sebaik obat utama yang ada? Misalnya, sewaktu saya S3, saya menguji ekstrak daun nilam segar untuk kondisi lupus nefritis (suatu penyakit autoimun yang menyerang ginjal). Ternyata hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak ini berpotensi menjadi kandidat obat untuk kondisi lupus nefritis, yang lebih baik daripada penggunaan metilprednisolon. Namun, perlu diuji lebih lanjut dengan pembanding standar terapi siklofosfamid.

Pertanyaannya, bila aktivitas penyembuhan ekstrak ini sama dengan pembanding standar atau lebih rendah, apakah kemudian harus ditolak mentah-mentah? Dalam konteks tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Apakah pengobatan harus selalu bersifat lebih superior dari obat yang sudah ada? Apalagi kita tidak bicara kondisi gawat darurat yang butuh kerja obat cepat? Apakah pasien tidak diberikan ruang untuk memilih sendiri pilihan obat yang ada? Apakah pengambilan keputusan mutlak soal obat ini hanya ada di tangan praktisi kesehatan?

Saya tidak tahu jawabannya apa, dan bahkan saya belum bisa memformulasikan argumen pribadi saya tentang ini. Karena tentu saja ada bias internal dari diri saya, sebagai seorang peneliti pemula dalam bidang tanaman obat. Namun, saya rasa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai titik awal untuk bicara tentang pengetahuan medis yang ada saat ini, yang barangkali berkaitan dengan proses dekolonisasi pengetahuan.

Upaya WHO yang berusaha mengintegrasikan pengobatan modern dengan tradisional sepertinya juga dilakukan dalam kerangka pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Mulai dari upaya saintifikasi obat bahan alam sehingga ditemukan dosis dan rejimen yang aman dan sesuai sampai menggandeng penyembuh tradisional terutama di daerah pinggiran/terluar sebagai mitra kesehatan yang dilatih untuk mengobati hal kecil dan merujuk untuk kasus yang butuh penanganan medis modern.

Barangkali sebenarnya upaya seperti itu yang bisa membuat pengetahuan dari negara-negara di dunia Selatan bisa meninggalkan jejak dalam lanskap pengetahuan dunia. Tidak hanya didominasi oleh pengetahuan dari negara Utara-Barat. Sementara bagi saya sendiri, barangkali perlu melakukan refleksi diri lebih dalam lagi.

Proses pencarian kandidat obat dari bahan alam perlu waktu yang lama. Tidak semua bahan alam punya aktivitas farmakologi. Perlu memilah, memilih, dan memastikan mana senyawa yang punya aktivitas terhadap suatu penyakit atau kondisi (yang banyak sekali itu). Saya juga perlu berlatih dan menguasai berbagai teknik lain yang penting dalam penelitian di bidang saya. Yang terpenting, karena saya sudah memilih bidang ini (sejak sarjana), saya harus bersabar dan tekun menjalaninya. Terus berusaha dan berupaya menjalin kolaborasi dengan para peneliti lain sehingga jejak kami akan lekat dalam lanskap pengetahuan farmakologi di dunia.

Banda Aceh, April 2026

Masalah yang Tak Kunjung Usai

Saya telah berada dalam dunia pendidikan tinggi selama 18 tahun dengan rincian 11 tahun sebagai mahasiswa, dan 7 tahun sebagai pengajar. Sejak saya menjadi mahasiswa rasanya ada satu hal yang konsisten menjadi momok bagi mahasiswa adalah berkomunikasi dengan dosen. Dari zaman saya masih menggunakan cara berkomunikasi menggunakan SMS, sampai sekarang menggunakan Whatsapp, mengirimkan pesan ke dosen benar-benar hal yang mengerikan dan membuat tegang.

Zaman saya kuliah sarjana dulu, kalau mau mengirimkan pesan ke dosen, kami harus menuliskan dulu draft pesan, mendiskusikan dengan teman (untuk memastikan bahwa pesannya sopan), baru mengirimkan pesannya. Rupanya, itu juga yang terjadi pada adik-adik mahasiswa saat ini.

Senyum saya tersungging agak sedih ketika membaca flyer tentang cara dan template pesan untuk dikirimkan ke dosen. Saya sedih karena bahkan setelah hampir 2 dekade saya berada dalam dunia akademia, urusan ini masih saja menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa.

Flyer diambil dari Akun Twitter Dunia Kampus ID

Karena melihat flyer di atas, saya jadi penasaran, seberapa menakutkan atau bermasalahnya pola komunikasi antara mahasiswa dan dosen ini. Saya menemukan dua kasus pertukaran pesan antara dosen dan mahasiswa yang membuat geleng-geleng kepala (kedua pesan saya salin ulang untuk menutupi identitas mahasiswanya). Selain itu, saya juga menemukan keluhan mahasiswa akan sulitnya berkomunikasi dengan dosen.

Kasus 1:

Mahasiswa: Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya (nama lengkap) NIM xxyyzz dari prodi ABC angkatan 20zz. Tujuan saya menghubungi ibu untuk bertanya terkait revisi skripsi saya setelah ujian kemarin. Apakah besok hari Selasa saya dapat bimbingan dengan ibu? Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dosen: Oh, kamu yang nentukan jadwal 🤔

Kasus 2:

Mahasiswa: Assalamualaikum selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya (nama lengkap) NIM xxyyzz. Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian. Untuk berdiskusi, kira-kira ibu free nggak ya? Terima kasih sebelumnya.

Dosen: Tidak, mbak. Silakan cari dosen yang lain.

Sebagian keluhan mahasiswa (dari Twitter):

• Kenapa ya dosen ini, dia yang janji jam 2, tapi dia juga yang nggak ada kabar, di-chat nggak dibaca.

• Kenapa ya nge-chat dosen se-menakutkan itu.

• Sumpah chat yang nggak dibalas dosen tuh bikin ovt 😭, apa gua salah chat, gak sopan, apa begimana😭 apa emang nggak bales aja?

• Aku bingung sama dosen-dosen kampusku. Ucap salam, nggak dibalas. Ditanya baik-baik, jawab seadanya 🤓 Aku jadi mikir, apa aku ada salah kalimat?

Saya tidak tahu apakah masalah yang sama terjadi di tempat saya mengajar. Yang pernah saya temukan adalah mahasiswa sudah mengirimkan pesan pada dosen (dengan segala template-nya itu), tapi pesan tidak dibalas-balas oleh dosen yang bersangkutan. Sampai beberapa hari lamanya. Tanpa penjelasan apa-apa. Terus pernah juga ada yang dimarahi oleh dosennya karena dia mengkonfirmasi pesan sebelumnya yang belum dibalas si dosen. Intinya tetap sama, mahasiswa berada di pihak yang rentan ditindas dan memang mengalami bentuk-bentuk penindasan. Bahkan dalam pola berkomunikasi.

Relasi Kuasa di Dunia Akademik

Relasi kuasa adalah hubungan yang ditandai oleh hierarki dan ketidaksetaraan, yang dipengaruhi faktor-faktor seperti status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan adanya kuasa pada satu pihak. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk merugikan pihak yang posisinya lebih lemah atau rendah (sumber: Paralegal ID).

Dalam dunia akademik, relasi kuasa muncul karena status sosial dan pengetahuan antara dosen dan mahasiswa. Dosen yang seringnya berusia lebih tua daripada mahasiswa, secara sosial membuat mahasiswa dituntut untuk memberikan hormat tanpa syarat. Secara pengetahuan pun, dosen secara tradisional dianggap memiliki aspek tersebut lebih awal dan lebih banyak dibandingkan mahasiswa.

Saya sendiri sebenarnya tidak tahu apakah para dosen menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang memiliki kuasa. Bahkan bila ia menyadari bahwa ia memiliki kuasa itu, apakah ia paham bahwa kuasa tidak boleh disalahgunakan? Bahwa kita sebagai akademisi harus mempersempit kesenjangan kuasa yang ada? Atau jangan-jangan memang kita menikmati kuasa yang ada tersebut?

Mempertahankan Sistem yang Feodal

Kalau rekan-rekan bisa melihat kembali dua kasus yang saya tuliskan di atas, mungkin beberapa melihat dengan geram. Namun, bisa jadi ada yang melihatnya dengan biasa saja dan merasa tidak ada masalah. Saya sendiri melihatnya dengan perasaan cukup geram. Mengapa saya cukup geram?

Saya pernah berada dalam posisi mahasiswa dan kemudian menjadi dosen. Saya cukup merasakan pengalaman sebagai mahasiswa yang kebingungan sampai ketakutan mengirimkan pesan ke dosen. Saya juga merasakan bagaimana sebagai dosen membaca pesan dari mahasiswa.

Dari pengalaman itu, saya justru melihat bahwa saya dan rekan-rekan dosen hingga tahun 2025 ini masih belum bisa melepaskan diri dari sistem yang feodal. Impian perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sepertinya tidak disertai dengan upaya meningkatkan nalar kritis mahasiswa termasuk memeberikan kritik terhadap budaya feodal yang berlaku secara sosial.

Saya juga melihat bahwa atas nama budaya, masyarakat kita punya kecenderungan resisten untuk mengkritisi dan mengubah praktik-praktik sosial di masyarakat. Entah alasannya modernisasi yang dianggap menyisihkan kearifan lokal yang ada, atau menganggap bahwa praktik sosial yang ada merupakan praktik yang paling baik untuk dijalani. Padahal budaya dan praktik sosial kita adalah sesuatu yang harusnya berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Harus dikaji terus konteks dan relevansinya.

Ini pula yang saya lihat dipertahankan dalam perguruan tinggi. Atas nama sopan santun (yang sebenarnya melanggengkan perilaku otoriter), pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa jadi sangat kaku dan nyata sekali relasi kuasanya. Gaya berkomunikasi tulisan pun terlihat nuansa ketakutannya. Takut salah, takut tidak sopan, takut menyinggung. Berikut adalah contoh pesan yang saya terima sebagai dosen:

“Assalamualaikum wr. wb, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya, sebelumnya saya mendapatkan kontak ibu dari admin S1 Farmasi [nama kampus’.

Perkenalkan bu, saya [nama lengkap dan NIM] dari Program Studi Farmasi angkatan 20xx. Mohon maaf mengganggu waktu ibu. Dengan hormat, saya ingin menyampaikan bahwa saya merupakan mahasiswi bimbingan ibu.

Jika ibu berkenan, izinkan saya untuk bertemu hari ini di waktu siang guna mendiskusikan terkait Tugas Akhir yang ingin saya susun. Sekiranya ibu dapat memberitahukan waktu yang tepat agar saya dapat menjumpai ibu?

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan ibu, saya ucapkan terima kasih banyak bu 🙏🏻

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

Padahal ada cara yang bisa lebih sederhana dan straight to the point dalam bertanya. Saya tidak bisa menyalahkan mahasiswanya, karena dia begini pasti sudah didiskusikan dengan teman-teman seangkatan, bahkan dengan para seniornya. Semua sepakat bahwa ada template untuk bertanya pada dosen. Persis seperti yang ditulis pada flyer dari akun Dunia Kampus ID yang saya tayangkan di atas.

Sehingga saya berkesimpulan, kita-kita yang ada di dunia akademia di tahun 2025 ini, masih melanggengkan budaya yang feodal dalam perilaku akademik sehari-hari. Bukan hanya dari template pesan mahasiswa pada dosen, tapi juga dari gaya komunikasi lisan sehari-hari. Tak percaya? Seberapa sering mahasiswa atau dosen junior menggunakan frasa, “Izin/Mohon izin” ketika hendak mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau berpendapat?

Anda bayangkan, di tahun 2020 saja, tidak saya dengar frasa “Izin/Mohon izin” itu. Tiba-tiba, makin ke sini, semua izan izin izan izin. Ada apa dengan dunia akademik kita? Ada apa dengan harapan dan mimpi kita untuk menjadi komunitas yang egaliter? Ada apa dengan keluhan kita terhadap sistem yang feodal? Kok menguap semua?

Hendak Ke Mana Dunia Akademik Kita?

Setiap kali ada pembicaraan tentang rasa frustrasi mahasiswa terhadap para dosennya di media sosial, setiap kali itu pula ada perbandingan dengan dosen di luar negeri yang muncul. Entah cara berkomunikasi yang lebih spontan, tidak kaku, egaliter, atau kemudahan membuat janji temu dengan dosen.

Perbandingan ini entah juga sebenarnya buat apa, kalau hanya dibaca oleh orang-orang yang tidak berada di dalam dunia akademik. Berapa banyak dosen yang menggunakan media sosial untuk melihat keluh kesah mahasiswanya? Berapa banyak dosen dan petinggi kampus yang melakukan refleksi diri tentang perilakunya sehari-hari di kampus? Dan yang lebih utama, hendak di bawa ke mana dunia akademik kita?

Di tengah carut marutnya dunia pendidikan tinggi, dengan segala urusan pengajaran, publikasi, dan tugas administrasi, apakah kita akan terus berjalan otopilot saja? Menjalani kehidupan akademik sehari-hari seperti yang itu-itu melulu? Apakah kita hanya akan peduli dengan berapa mata kuliah yang diajarkan, berapa hibah penelitian yang didapatkan, bagaimana menyusun laporan dan pertanggungjawaban penelitian, dan bagaimana memenuhi Indikator Kinerja Utama yang dituntut kepada kampus?

Kapan pendidikan tinggi kita kembali memikirkan konsep dasar pendidikan tinggi ini untuk apa? Mau mencetak siapa dan apa? Pekerja layak pakai saja? Manusia yang mampu berpikir kritis? Manusia yang berbudaya dan terus bertumbuh dengan mempertanyakan budaya dan praktik sosial yang ada? Mau ke mana? Mau jadi apa?

Barangkali ketika kita melihat bagaimana masyarakat masih bertahan dengan sistem yang feodal atau semifeodal dan mendukung otoritiarianisme berbalut sopan santun, kita harus bertanya, siapa saja yang melanggengkan sistem seperti ini? Bagi kita yang berada di dunia akademik, apakah akademia hanya tempat bekerja sama mencetak produk seperti pabrik, atau benar-benar menjadi tempat menumbuhkan generasi-generasi baru yang dapat mengembangkan bangsa?

Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan kabar bahwa artikel ilmiah dari kolaborasi sejawat dosen Kanti Pratiwi (UI), Nabiyla Risfa Izzati (UGM), dan Fitri Hariana Oktaviani (UB) telah terbit. Artikel yang berjudul From Ibuism to Pengabdian? Exploring Invisible Work among Women Academics in Neoliberalised Indonesian Higher Education diterbitkan oleh jurnal Asian Studies Review. Saya sudah tertarik membaca judul artikel, karena isu tentang akademisi perempuan di Indonesia masih sangat jarang sekali dibahas. Berbeda dengan kajian akademisi perempuan di luar negeri yang sudah lebih banyak dibahas, hingga ada kolektif akademisi perempuan yang mengusulkan sebuah konsep yang disebut kesarjanaan yang perlahan (slow science).

Dalam artikel tersebut, Kanti, Nabiyla, dan Fitri melakukan kajian kualitatif tentang peran dan beban akademisi perempuan (selanjutnya akan saya sebut dosen) di kampus. Mereka melakukan analisis terhadap narasi di media sosial dan melanjutkannya dengan wawancara terhadap beberapa orang dosen perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Para penulis berangkat dari fakta bahwa sejak awal era reformasi, pendidikan tinggi Indonesia mengalami transformasi menuju rasionalitas berbasis pasar dengan fokus pada efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Meskipun reformasi ini tetap berada dalam kontrol birokratis sebagai warisan Orde Baru. Integrasi ke sistem pendidikan global neoliberal dimulai pertengahan 1990-an setelah ratifikasi WTO melalui UU No. 7/1994. Dalam konteks ini, wacana tridharma tetap menjadi kerangka utama yang menormalisasi kebijakan dan kondisi kerja akademik, bahkan menjadi “rezim kebenaran” yang jarang dipertanyakan.

Tekanan internasionalisasi dan efisiensi membuat tridharma diterjemahkan ke tanggung jawab individual, misalnya lewat sistem Beban Kerja Dosen (BKD) sejak 2014. Sementara itu, wacana employability yang menekankan kesuksesan ekonomi individu telah menghasilkan dampak nyata: Kementerian Pendidikan mewajibkan tracer study sebagai indikator kinerja universitas (IKU), mendorong kampus membentuk pusat karier atau tim ad-hoc, dan menciptakan kompetisi antaruniversitas untuk menunjukkan keberhasilan lulusan dalam memperoleh pekerjaan, yang turut memengaruhi akreditasi nasional.

Karena tuntutan tersebut, pekerjaan dosen pun menjadi sangat birokratis dan berorientasi pasar. Alhasil, beban kerja dosen menjadi lebih berat dari sebelumnya karena harus memastikan kesiapan dan keberhasilan alumni memasuki dunia pasar. Beban kerja ini yang kemudian dianalisis menggunakan analisis gender untuk melihat perbedaan antara peran dosen perempuan dan dosen laki-laki.

Temuan Penelitian

Temuan mereka cukup menarik. Pertama, dosen perempuan sering dianggap sebagai sosok yang serba bisa, yang bisa melakukan kegiatan multitasking baik di kampus maupun di rumah. Kedua, dosen perempuan dianggap dan diharapkan memiliki sifat pengasuh serta diminta untuk menunjukkan sifat feminitas tertentu dalam bekerja sebagai dosen. Penggambaran sosok dosen perempuan ini sangat berbeda dengan laki-laki, karena yang dibahas tentang dosen laki-laki hanya soal profesionalitas dan capaian-capaian akademis mereka. Sementara dosen perempuan merasakan tambahan beban kerja pengasuhan yang juga harus dilakukan di kampus.

Penggambaran yang sangat kontras antara dosen perempuan dan laki-laki dikaitkan oleh para penulis dengan apa yang disebut sebagai Ibuisme Negara (silakan baca buku Julia Suryakusuma). Dosen perempuan dituntut untuk menjadi dosen yang sangat ideal. Ya melakukan kerja-kerja tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian), ya melakukan care work di lingkungan kerja.

Dosen perempuan, menurut beberapa responden dalam penelitian, diminta untuk lebih banyak membimbing mahasiswa seperti dalam kegiatan perlombaan. Mahasiswa seringkali lebih memilih dosen perempuan karena dianggap lebih bisa memberikan perhatian yang utuh dan baik daripada dosen laki-laki. Akhirnya tugas dosen perempuan jadi membengkak dengan aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan tridharmanya.

Sayangnya, tuntutan bagi dosen perempuan ini tidak diiringi dengan dukungan kebijakan yang kuat dari tempat kerja. Salah satu responden bercerita bahwa ia tidak mendapatkan cuti hamil. Secara administrasi, dia memang mendapatkan cuti tidak harus masuk kampus, tapi atasannya mengatakan ia harus siap mengerjakan pekerjaan yang diminta dari rumah. Peran dosen perempuan yang juga seorang ibu juga tidak difasilitasi oleh banyak kampus, misalnya ketiadaan tempat penitipan anak khusus pekerja kampus. Alhasil dosen perempuan sering membawa anak ke kantor dan harus membagi waktunya mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan akademiknya.

Hal lain yang dikeluhkan oleh para responden adalah tugas-tugas birokrasi dan administratif yang juga membuat beban bertambah. Menjadi panitia akreditasi, dilibatkan dalam unit pusat karir, dan menjadi panitia acara kampus adalah tiga hal utama yang membuat waktu tersita.

Salah satu alasan dosen perempuan mengerjakan tugas-tugas administratif ini adalah karena ada insentif tambahan yang mampu menambah penghasilan mereka. Namun, ada juga yang tak bisa menolak, karena statusnya yang masih sebagai dosen junior. Bahkan, dosen yang bergelar doktor pun tidak berarti bebas dari tugas-tugas birokrasi ini. Seorang responden bergelar doktor mengatakan kalau ia malah dibebani tugas administratif yang lebih banyak setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya.

Dosen Perempuan: Kelindan Ibuisme Negara dan Pengabdian

Para penulis berargumen bahwa idealisasi peran dosen perempuan di kampus adalah dampak dari ideologi Ibuisme Negara. Ideologi ini berkontribusi pada internalisasi ekspektasi terhadap tanggung jawab dosen perempuan di kampus, yang mengharuskan mereka berperan dalam kerja-kerja perawatan atau pengasuhan. Internalisasi ekspektasi ini terlihat dari tuntutan agar dosen perempuan bisa lebih peka dan peduli pada mahasiswanya, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga birokrasi yang tak terlihat.

Wacana ibuisme negara ini mengikat para dosen perempuan pada tugas pengasuhan dan pekerjaan birokratis. Wacana ini juga, yang sifatnya feodalistik, membuat para responden dengan status pendidikan yang lebih rendah seringkali ditugaskan mengerjakan berbagai tugas administratif yang seharusnya ditangani oleh staf administrasi (tenaga kependidikan).

Wacana pengabdian berakar kuat dalam tradisi Jawa dan terus hidup dalam berbagai organisasi di Indonesia, termasuk di pendidikan tinggi. Pengabdian menekankan aspek loyalitas, pelayanan tanpa pamrih, dan tanpa keuntungan pribadi. Dalam dunia pendidikan, dosen perempuan junior sering diarahkan untuk mengambil peran pendukung atas dasar pengabdian institusional dan sosial, yang pada akhirnya menempatkan mereka di lapisan bawah hierarki kampus. Posisi ini semakin diperkuat oleh nilai-nilai feodal yang masih melekat kuat di kampus, sehingga terus melanggengkan gaya manajemen top-down di mana keputusan jarang dan sangat sulit dipertanyakan.

Refleksi Pribadi Sebagai Dosen Perempuan

Saya adalah dosen perempuan yang telah bekerja sebagai dosen selama 12 tahun. Membaca artikel ini membuat saya mengingat kembali pengalaman selama periode tersebut. Apa yang ditemukan oleh para peneliti dalam artikel tersebut beresonansi dengan pengalaman saya.

Sebagai seorang dosen junior, ketika awal-awal menjadi dosen, saya diminta (lebih tepatnya ditunjuk) untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya birokratis dan administratif. Ketika menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS), saya diminta untuk mengurusi persiapan akreditasi dan keperluan laboratorium. Ketika kemudian saya pindah ke perguruan tinggi negeri (PTN), si anak bawang ini juga mendadak harus duduk di tim perencanaan fakultas, mewakili jurusan.

Tentu saja saya tidak bisa menolak meski sangat tidak percaya diri. Tapi, di sisi lain ada rasa senang juga karena diberikan kepercayaan untuk duduk dalam tim yang isinya para senior. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia, urusan-urusan seperti perencanaan anggaran (termasuk di dalamnya kebutuhan laboratorium dan pelaksanaan kegiatan) mutlak harus ditangani oleh dosen.

Maksud saya, betul dosen yang tahu kebutuhan tiap laboratorium apa dan kegiatan apa yang direncanakan, tapi apakah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga harus dosen yang melakukan? Sampai mencari vendor alat dan bahan segala. Bahkan, ketua tim perencanaan di fakultas juga harus melakukan rekapitulasi anggaran untuk diserahkan ke universitas.

Petinggi kampus, yang seringnya didominasi oleh laki-laki, juga seringkali tidak memiliki perspektif yang mampu melihat beban ganda yang dimiliki perempuan. Jadi, seringkali petinggi kampus tidak terpikir untuk memberikan fasilitas yang mampu meringankan beban tersebut, Misalnya seperti yang diungkapkan responden dalam penelitian yang saya bahas ini, tidak semua kampus memberikan fasilitas penitipan anak bagi para pekerja kampus. Pekerja kampus harus mencari sendiri dan membayar secara mandiri fasilitas penitipan anak dari gaji mereka yang tak seberapa itu.

Tak jarang juga ketika ada tugas-tugas yang sifatnya administratif, dosen atau tenaga kependidikan perempuan diminta untuk hadir sangat awal dan pulang sangat larut. Kadang bahkan tanpa mempertimbangkan keamanan para staf perempuan ini. Meskipun memang kegiatan tersebut sifatnya insindental, perspektif perempuan tidak hadir dalam mempertimbangkan keputusan. Sayangnya, kadang ada kolega perempuan sendiri juga kurang memiliki kepekaan tersebut.

Di departemen tempat saya bertugas, semua dosen — terlepas dari gendernya — diminta untuk peka dan peduli terhadap mahasiswanya. Sebenarnya kalau kepedulian ini datang secara organik, barangkali bagus. Yang menjadi persoalan ketika kampus menuntut (entah secara langsung atau tidak langsung) agar dosen perhatian dan peduli pada mahasiswa. Tuntutan ini datang dari parameter penilaian akreditasi dan Indikator Kinerja Utama kampus yang mensyaratkan mahasiswa yang lulus tepat waktu harus sekian persen.

Alhasil, dosen mendapatkan tambahan pekerjaan, pekerjaan pengasuhan. Untuk diketahui, pekerjaan pengasuhan ini tidak ada kompensasi finansialnya. Ini sejalan dengan pembahasan di dalam artikel di mana neoliberalisasi kampus telah menyebabkan kampus berorientasi pasar namun tetap harus efisien. Akhirnya muncul beban kerja tambahan yang membebani terutama dosen.

Sementara itu, saya juga mengakui adanya hierarki yang cukup kental di kampus. Terlihat dari dosen junior mendapatkan limpahan tugas yang sebelumnya ditangani oleh dosen senior. Saya mengerti kalau dosen senior akhirnya kelelahan dan ingin fokus pada tugas-tugas tridharma. Kebanyakan mengerjakan pekerjaan administratif hanya membuat mumet.

Beberapa kali saya melihat kolega senior dengan wajah lelah berada di dalam tim yang sama selama bertahun-tahun karena belum ada yangbisa menggantikan dan dosen lain juga ogah mengisi posisi tersebut. Yang menarik, saya juga melihat beberapa kolega dosen senior perempuan yang dengan tegas menolak posisi dalam tim administratif.

Apa yang saya alami ini baru secuil dari pengalaman kebanyakan dosen perempuan dari berbagai kampus. Ini baru tentang pengajaran dan tugas administratif. Belum ketika kita bicara soal penelitian dan pengelolaan dana hibah penelitian yang lagi-lagi harus dosen juga yang melakukannya. Seorang kolega saya yang menjalani studi doktoral di luar negeri bercerita, kalau di tempatnya studi, ada koordinator keuangan khusus (staf administrasi) yang bertugas mengurus keuangan penelitian. Di Indonesia? All by myself.

Penutup

Hasil penelitian dalam artikel ilmiah ini sangat penting dalam wacana lokalitas pengalaman dosen perempuan di Indonesia. Bahkan hasil ini sejalan dengan manifesto kesajarnaan perlahan yang ditulis oleh kolektif dosen perempuan di Dunia Barat. Pengalaman-pengalaman yang ternyata serupa ini, bagi saya, cukup membuktikan dampak yang seragam akibat neoliberalisasi pendidikan tinggi. Akhirnya dosen menjadi mudah burnout dan semakin merasa tidak terhubung dengan kerja-kerja akademiknya.

Memang di Indonesia, seperti dalam pengalaman saya dan temuan dari para peneliti, pekerjaan akademik (mengajar dan membimbing mahasiswa) terdistribusi lebih merata antara dosen perempuan dan laki-laki. Konsep tridharma mengharuskan semua dosen, terlepas dari gender, untuk menyeimbangkan tanggung jawab mereka di bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Namun, dosen perempuan cenderung lebih banyak memikul beban pekerjaan yang sifatnya birokratis dan administratif karena dianggap lebih mampu melakukan banyak tugas sekaligus, sabar, responsif, dan teliti.

Apa yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini, yaitu mereka menyadari tugas administratif itu membebani dan mereka berusaha untuk menghindari hal tersebut, juga sejalan dengan manifesto kesarjanaan perlahan yang disampaikan oleh Alison Mountz dan rekan-rekannya. Pada akhirnya para dosen perempuan merasa tidak perlu memberikan performa yang maksimal, agar tidak diberikan tambahan tugas. Yang penting poin-poin yang diminta dalam Beban Kinerja Dosen bisa terpenuhi.

Saya tidak tahu sampai kapan kondisi kampus kita akan seperti ini. Semakin hari saya melihat kampus semakin berorientasi pada pasar dan metriks. Entah itu persentase mahasiswa lulus tepat waktu. Entah itu persentase mahasiswa yang bekerja di bawah 6 bulan setelah kelulusan. Entah itu persentase artikel ilmiah yang dihasilkan. Entah itu jumlah sitasi. Atau malah rangking kampus.

Beberapa universitas di luar negeri telah menarik diri dari orientasi metriks ini. Barangkali mereka menyadari bahwa kualitas kampus atau program studi sebenarnya tidak dilihat dari angka-angka. Yang celakanya, angka ini bisa saja dicurangi. Saya melihat dosen di Indonesia hari ini seperti bekerja dalam balapan tikus (rat race). Entah sampai kapan. Entah sampai di titik mana kita kemudian menyadari, untuk apa semua ini dilakukan? Hanya saja, selama para petinggi, baik di kementerian dan kampus, masih berorientasi hanya pada angka, mungkin selamanya kita akan begini.

Membaca kalimat di atas barangkali bukan hanya mengagetkan bagi akademisi di Indonesia, tapi bisa jadi juga menyinggung. Apalagi bagi akademisi yang merasa sudah melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh, menulis dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menerbitkan penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi dengan proses peninjauan yang ketat.

Pernyataan tersebut tidak hadir dari orang awam, ia hadir dari seorang akademisi yang kesal dan prihatin dengan dunia akademik kita di Indonesia. Dalam pernyataan selanjutnya di Twitter/X, akademisi tersebut juga mengatakan, “SINTA jadi kayak tong sampah, susah disisir untuk memilah yang jelek dan tidak.” SINTA adalah sistem pemeringkatan jurnal di Indonesia. Jurnal berkualitas bagus berada di peringkat 1-2, menengah di 3-4, dan rendah di 5-6. Ada ribuan jurnal nasional yang telah terakreditasi SINTA. Meskipun kualitasnya tentu tidak sama.

Sebelum sistem pemeringkatan SINTA, dulu Direktorat Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) juga telah mengeluarkan pemeringkatan jurnal melalui sistem akreditasi dengan peringkat A, B, dan C. Setidaknya di tahun 2013 saya submit manuskrip saya di suatu jurnal nasional, saya sampai memastikan bahwa jurnal tujuan telah terakreditasi dengan peringkat yang baik. Jadi, sistem pemeringkatan ini bukan hal yang baru, hanya saja sekarang klasterisasinya bertambah banyak.

Kenapa sampai muncul peringkat 1-6 pada pemeringkatan jurnal terakreditasi SINTA? Karena dosen dan mahasiswa dituntut untuk memiliki publikasi ilmiah. Dosen dituntut memiliki publikasi ilmiah setidaknya 2 artikel per tahun (sebagai tuntutan Beban Kerja Dosen) dan mahasiswa dituntut memiliki artikel penelitian ketika lulus kuliah. Meskipun aturan untuk mahasiswa berubah-ubah, terutama untuk mahasiswa sarjana, tapi setidaknya di tingkat magister saja syarat sidang adalah adanya 1 artikel penelitian (entah dengan status submitted atau under review atau malah published).

Tuntutan tersebut menyebabkan dosen dan mahasiswa berlomba-lomba untuk menerbitkan naskah penelitian mereka di berbagai jurnal. Sampai ada yang terjebak mempublikasikan karya di jurnal predator. Bukan hanya itu, kampus-kampus pun berlomba menerbitkan jurnal untuk menampung artikel-artikel yang ada. Ada kebutuhan untuk memiliki jurnal dalam satu fakultas, bahkan itu tertera dalam Indikator Kinerja Pimpinan. Yang kemudian melahirkan ribuan jurnal nasional. Pada tahun 2021 saja, ada 1.682 jurnal terakreditasi SINTA. Yang meskipun betul sudah terakreditasi, tapi kualitas jurnalnya, kualitas peninjauan oleh sejawatnya begitu beragam.

Pada artikel pre-print yang ditulis oleh Isbatudinia dan Passarella (2025), dinyatakan bahwa jumlah artikel yang dihasilkan oleh akademisi Indonesia mencapai 4x lipat dari negara tetangga di ASEAN. Angka yang sangat bombastis, bukan. Produktif sekali peneliti kita. Namun, silakan lihat tabel di bawah. Ternyata angka pengutipan per artikel untuk Indonesia begitu rendah. Jadi, ini semacam kita koar-koar ke publik, tapi tidak ada yang merasa omongan kita penting. Temuan ini secara parsial juga menguatkan temuan sebelumnya oleh Achsan, et.al (2019). Pada temuan Achsan dan rekan-rekan, jumlah naskah penelitian yang dipublikasikan oleh para peneliti Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, tapi untuk jumlah yang kurang lebih sama (dibandingkan dengan Vietnam), jumlah sitasi kita lebih sedikit.

Yang sangat disayangkan dari ekosistem penelitian dan publikasi di Indonesia adalah kita tetap bergantung pada metrik. Quantity over quality. Jumlah artikel jurnal menjadi key performance indicator (KPI) untuk pimpinan perguruan tinggi, sehingga pimpinan menjadikan parameter tersebut juga sebagai KPI para dosen. Penilaian BKD juga membuat artikel penelitian menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh dosen tiap semester. Bayangkan saja, tiap semester. Tidak semua hasil penelitian bisa dirampungkan dalam 6 bulan, apalagi kalau bicara penelitian dengan kualitas yang bagus. Kalau kualitas apa adanya, ya bisa memang, itulah dia penelitian mahasiswa sarjana. Tapi, apakah itu yang mau ditampilkan sebagai ekosistem penelitian Indonesia?

Sehingga akhirnya dengan penelitian seadanya, perlu publikasi cepat, yang penting bisa memenuhi kewajiban untuk dilaporkan di BKD di tiap semester, dan muncul di penilaian SKP bagi dosen PNS. Karena ada kebutuhan publikasi semacam itu, muncul juga jurnal-jurnal yang begitu banyak dengan proses peninjauan yang tidak standar. Karena tidak menjadi masalah apakah artikelnya berkualitas atau tidak, yang penting sudah diterbitkan di jurnal.

Kritik tentang ekosistem publikasi ilmiah bukan hanya terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, Rawat dan Meena mengutarakan hal ini dalam paper mereka yang berjudul “Publish or Perish: Where are we heading?” Karena metrik publikasi dijadikan standar dan penilaian kinerja seorang akademisi atau peneliti, banyak praktik-praktik curang yang muncul. Kecurangan itu terjadi di berbagai sisi, baik di sisi peneliti, editorial jurnal, maupun pada peninjauan oleh sejawat. Keprihatinan tentang ini sudah berulang kali diungkapkan oleh banyak peneliti yang peduli.

Apa yang diungkapkan oleh akademisi di Twitter tentang ekosistem publikasi di Indonesia menjadi bahan refleksi diri bagi saya yang juga akademisi, yang menghadapi tuntutan yang sama. Bagaimana saya tetap menjaga kualitas penelitian saya, karya ilmiah yang saya hasilkan, tapi tetap bisa memenuhi kewajiban. Apa yang harus dilakukan? Sejujurnya tidak mudah, dan lebih tidak mudah lagi menjaga integritas sebaik mungkin.

Praphrasing the first statement in the opening of this article, selama angka-angka dijadikan standar dan syarat, selama itu pula ekosistem kita akan terus keruh, seperti comberan. Selama ekosistem ini dibiarkan, selama itu juga apa yang ada di dalamnya tercemar dan tidak menghasilkan karya yang jernih dan berkualitas baik. Bahkan, yang menyedihkannya, menurut akademisi tersebut, “Mahasiswa-mahasiswa mengerjakan skripsi meniru artikel-artikel di jurnal SINTA. Inertia comberan”.

Sekitar 2 tahun setelah saya mulai berkecimpung di dunia akademik, saya diminta untuk mengajar dan sekaligus menguji di suatu program studi D3 di suatu kampus. Kebingungan pertama saya saat itu adalah kedalaman materi di mata kuliah yang saya ajar, karena Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sama saja dengan apa yang saya bahas di program studi sarjana. Yang lebih membingungkan bagi saya adalah ketika menguji hasil penelitian mahasiswa diploma tersebut. Kenapa saya bingung? Karena apa yang dikerjakan sama saja dengan apa yang dikerjakan dalam penelitian mahasiswa sarjana. Jadi bedanya mahasiswa diploma dan sarjana di mana?

Hal itu membuat saya jadi memperhatikan dengan lebih saksama pola penelitian dan pengujian topik penelitian mahasiswa sarjana. Ternyata banyak rekan-rekan dosen yang meminta adanya suatu perbedaan yang jelas pada penelitian mahasiswa sarjana. Tak jarang di dalam seminar proposal saya mendengar ungkapan, “Terus apa bedanya penelitian kamu dengan yang lain?” atau bahkan ada yang bertanya, “Kebaruan penelitian kamu apa?”

Pengamatan tersebut membuat saya teringat ungkapan dosen saya dulu, Pak Amir, yang bilang bahwa tugas akhir atau skripsi mahasiswa sarjana itu tujuannya agar mahasiswa bisa terbiasa dengan proses penelitian. Makanya, lanjut beliau, penelitian mahasiswa sarjana itu boleh berupa penelitian replikasi. Karena tujuannya bukan untuk mencari atau membuat suatu kebaruan.

Sederhananya, mahasiswa sarjana itu belajar mengenali dan mampu melakukan penelitian melalui skripsinya, sementara mahasiswa pascasarjana sudah mulai membangun konsep, mengembangkan dari yang sudah ada, bahkan berinovasi melalui tesis dan disertasinya.

Namun, yang kita lihat saat ini tidak begitu. Mahasiswa diploma melakukan penelitian setara mahasiswa sarjana, mahasiswa sarjana setara magister, dan mahasiswa magister bahkan sudah melakukan separuh pekerjaan kandidat doktor. Padahal dalam penjabaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perbedaan tingkatan pendidikan ini begitu jelas. Tapi, pada kenyataannya saya melihat semuanya menjadi tumpang tindih.

Mengapa ini bisa terjadi?

Sebenarnya saya melihat fenomena ini sejak saya kuliah sarjana dulu, makanya sampai Pak Amir, dosen saya itu, berargumen bahwa penelitian sarjana tidak perlu kebaruan. Zaman itu saja dosen-dosen sudah memiliki perbedaan cara pandang dan penerapan bagaimana penelitian sarjana harus dibangun. Jujur saja saya tidak tahu alasan apa yang dimiliki oleh para dosen di periode itu, kenapa harus ada perbedaan berarti dengan penelitian sebelumnya. Dan kenapa pula penelitian replikasi seolah-olah sangat tidak layak dilakukan. Barangkali soal portofolio dosen untuk menentukan kepakaran? Apalagi masa-masa itu yang kuliah S2 dan S3 belum sebanyak sekarang, jadi mungkin publikasi hasil penelitian dihasilkan salah satunya dari penelitian sarjana?

Dugaan saya yang lainnya adalah karena ekosistem riset kita yang belum baik, namun tuntutan luaran begitu bombastis bagi dosen. Terutama untuk 5-10 tahun terakhir. Hibah penelitian di Indonesia ini cukup terbatas, barangkali tidak bisa mengakomodasi kebutuhan riset seluruh dosen. Sementara dosen diminta untuk memiliki luaran publikasi minimal ada 2 per tahun (sesuai dengan peraturan Beban Kinerja Dosen atau BKD). Kalau dalam periode 2015-2020, 1 publikasi ilmiah bisa diklaim untuk 2 kali pengisian BKD, kini tidak begitu lagi. Setiap semester dosen wajib memiliki luaran penelitian bisa dalam bentuk laporan penelitian, publikasi ilmiah, atau paten/hak kekayaan intelektual. Ini membuat dosen juga harus memutar otak bagaimana caranya memenuhi ketentuan tersebut agar bisa lolos penilaian BKD. Soalnya, kalau tidak lolos penilaian, tunjangan sertifikasi dosen juga ditahan.

Alhasil, publikasi ilmiah dosen dihasilkan dari penelitian mahasiswa. Karena kebanyakan dosen kita masih mengajar di jenjang sarjana, maka yang didorong untuk melakukan penelitian yang layak publikasi adalah mahasiswa sarjana. Supaya hasilnya nanti bisa dipublikasi. Agar hasil bisa dipublikasi di jurnal, maka harus ada perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga dimintalah mahasiswa sarjana untuk meneliti suatu hal yang baru. Atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tumpang tindih ini bisa jadi juga terjadi karena dosen mengajar di beberapa tingkat sekaligus. Kadang ada dosen di tingkat sarjana diminta bantuannya mengajar di program studi diploma, atau dosen sarjana mengajar juga di magister, sehingga semua diperlakukan sama. Padahal ada prinsip berbeda dan capaian berbeda juga pada jenjang-jenjang tersebut. Batasannya pun menjadi kabur.

Persoalan ini akan terus terjadi karena di tingkat program studi bahkan di fakultas pembicaraan cakupan penelitian berbagai jenjang ini barangkali tidak dibicarakan secara komprehensif dan berulang. Tidak ada kesepakatan cakupan penelitian antarberbagai jenjang (kecuali doktoral yang memang sudah disepakati harus ada kebaruan). Batasan yang kabur ini akhirnya tetaplah kabur dan hanya jadi bahan perdebatan dosen saja entah itu di ruang rapat atau pada saat seminar dan sidang.

Tentang Akreditasi

Saya pertama kali terpapar kata dan proses akreditasi itu ketika kuliah sarjana. Tiba-tiba diminta oleh dosen untuk hadir di sesi wawancara dengan tim asesor. Apa yang harus saya siapkan tidak tahu, tapi katanya bilang yang baik-baik saja tentang jurusan. Ya kebetulan saat itu saya memang punya pengalaman yang baik-baik saja dengan jurusan, jadi tidak sulit untuk bicara sesuai permintaan. Waktu itu saya tidak benar-benar mengerti apa itu akreditasi, tujuannya apa, tapi hanya diberi tahu kalau akreditasi ini penting. Tak disangka satu dekade kemudian, sayalah yang jadi panitia akreditasi di kampus tempat saya bekerja.

Kira-kira 5 tahun sebelum saya resmi menjadi panitia akreditasi, saya sudah mendengar keluh kesah para dosen senior yang harus berjibaku mempersiapkan dokumen akreditasi. Bukan hanya mencari dan menyusun dokumen yang diminta, tapi juga mengakali agar dokumennya ada di saat pemeriksaan lapangan dilakukan oleh asesor. Ada yang, berdasarkan pengalaman sebelumnya, menyimpan stok kertas di lemari sehingga nanti akan menguning dengan sendirinya. Buat apa? Supaya waktu diminta berkas dan ternyata berkasnya harus disiapkan saat itu juga, keaslian berkas bisa diterima. Ceritanya sangking lamanya berkas disimpan, sampai menguning kertasnya. Padahal mah…

Ada lagi yang pontang-panting menyiapkan berkas dengan cermat sebelum borang akreditasi dikirimkan ke lembaga akreditasi. Buku petunjuk akreditasi dibedah, kemudian dibuat daftar dokumen yang diminta, lalu dicari dokumen yang ada. Kalau ada yang berkas yang belum dimiliki, maka dibuat dulu. Ya setidaknya ini masih cukup jujur, meski melakukannya tidak real time. Kira-kira begitulah dulu gedubrak-gedabruknya para dosen dalam menyiapkan berkas akreditasi. Meskipun barangkali dosen-dosen saat itu melakukannya hanya berdasar perintah, “pokoknya prodi harus terakreditasi untuk menunjukkan bahwa kualitas kita baik.” Seingat saya, yang sangking seriusnya menjadi panitia akreditasi sampai ikut coaching clinic, tidak disampaikan sejarah akreditasi muncul kapan dan untuk apa. Untuk memulai tulisan ini saja saya baru mencari kapan dan apa tujuan akreditasi ini.

Begitulah sistem di negara kita berlangsung. Sering kali aturan dibuat di atas, sosialisasi kurang (dari zaman dulu ini aja masalahnya), dan yang di bawah hanya mengeluh mengaduh melaksanakan perintah. Persis seperti masalah akreditasi ini. Sehingga, ketika semua institusi berlomba-lomba menginginkan akreditasi peringkat tertinggi (entah itu dalam huruf A atau istilah Unggul), tapi alasan mendasar kenapa perlu predikat itu tidak dipahami dengan baik.

Pertanyaan mendasarnya mungkin tidak semua bisa menjawab: Kenapa kita perlu memiliki institusi atau program studi dengan mutu yang bagus (yang dibuktikan dengan predikat akreditasi terbaik)? Kepada siapa kita mempertanggungjawabkan kualitas proses pendidikan yang bagus tersebut? Untuk apa?

Pada akhirnya semua hanya menjadi tugas dan beban administratif yang membuat capek saja. Setelah proses penilaian lapangan dilakukan dan hasil akreditasi keluar, terus apa? Yang tersisa hanya lelah dan tenaga yang habis untuk mempersiapkan semua proses akreditasi tadi. Apakah ada yang salah dengan proses penjaminan mutu di pendidikan tinggi kita? Apakah ada yang mismatch sehingga meskipun kampus sudah punya satuan penjaminan mutu internal (yang borangnya persis sama dengan borang akreditasi), tapi tetap saja dosen pontang-panting menyiapkan data setiap 5 tahun sekali?

Belum lagi persepsi asesor yang bisa berbeda-beda. Ini juga menjadi satu kendala tersendiri dalam penilaian akreditasi. Misalnya dalam penilaian bahasa visi dan misi. Persepsi asesor bisa membuat poin yang diperoleh menjadi tidak maksimal. Padahal saat pembuatan visi dan misi, kampus atau program studi sudah melakukan diskusi kelompok sampai mengundang narasumber yang punya jam terbang tinggi. Tapi, begitu akreditasi, bisa mentah semua.

Yang kemudian membawa saya pada suatu ketercengangan tentang parameter tracer study di borang akreditasi…

Tracer Study Lulusan: Haruskah Linear?

Baru-baru ini (mungkin satu pekan sebelum tulisan ini ditulis) saya cukup dikejutkan dengan adanya post seorang pengguna media sosial yang diminta untuk dihapus karena menggambarkan pekerjaan yang berbeda jalur dengan prodi tempat ia belajar dulu. Pengguna tersebut memparodikan pengalaman sebagai ibu rumah tangga setelah lulus, lalu ia dihubungi petinggi kampusnya dan diminta untuk mempertimbangkan menurunkan konten tersebut.

Dari peristiwa itu kemudian bergulir pembicaraan bahwa linearitas pekerjaan lulusan suatu prodi menjadi poin penting dalam penilaian akreditasi prodi. Saya agak tercengang karena ketika terakhir saya menjadi panitia akreditasi (sebelum melanjutkan studi), rasanya tidak ada persepsi seperti itu. Yang diminta hanyalah keberadaan pelaksanaan tracer study dan analisisnya. Saya tidak memahami dasar berpikir bahwa lulusan suatu prodi harus bekerja sesuai bidangnya. Mungkin penilaian itu bisa dengan mudah diterapkan pada prodi-prodi kesehatan dan teknik rekayasa. Kalau prodi sosial humaniora bagaimana? Misalnya dari prodi politik, apakah kemudian parameternya bekerja di partai politik? Atau prodi filsafat, parameter pekerjaannya apa?

Dan bukankah konsep berpikir seperti itu justru mencederai nyawa pendidikan tinggi yang pada dasarnya (sebelum dibajak kapitalisme) adalah membangun proses berpikir kritis dan analitis dalam memahami permasalahan dan mencari solusinya?

Apakah kemudian, kalau kampus tidak mampu memastikan bahwa lulusannya kelak akan terserap di dunia kerja, maka sebaiknya tidak usah membuka suatu program studi? Misalnya, tidak perlu membuka program studi arkeologi karena tidak ada lembaga riset yang akan menyerap lulusannya? Atau tidak perlu membuka program studi film di Banda Aceh karena sudah mah bioskop tak ada, pemodal film pun susah dicari? Sepertinya bukan begitu ya cara berpikirnya.

Justru, menurut pendapat saya, kita harus bertanya bila hasil tracer study lulusan menunjukkan rendahnya serapan lulusan ke bidang kerja yang sesuai. Di mana industrinya? Ke mana larinya para pemodal untuk membangun industri itu? Kenapa negara tidak mengupayakan agar lapangan kerja yang sesuai terbuka lebar? Kenapa negara tidak melakukan apa-apa untuk membuka lapangan kerja sehingga lulusan terserap?

Perlu diingat juga setiap tracer study dilakukan, biasanya satu paket dengan survei pengguna lulusan. Harusnya juga disandingkan bukan soal kerja di mana, tapi apakah pemberi kerja bagi lulusan kita puas dengan kinerja mereka. Sehingga kesimpulannya akan bermuara pada apakah proses pembelajaran yang dilakukan di kampus sudah meningkatkan kualitas lulusan.

Bahkan, kalau kembali pada pengguna media sosial yang tadi, kalau gender tertentu lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga daripada bekerja, justru kita harus bertanya-tanya. Ada apa? Kenapa perempuan tidak masuk ke dalam sektor kerja formal? Apa yang membuat mereka tidak mau dan memilih (atau terpaksa memilih) menjadi ibu rumah tangga? Fenomena apa yang terjadi?

Jadi, bukan malah menjadi poin penilaian saja. Kampus punya keterbatasan dalam menentukan ke mana lulusan akan bekerja. Kampus hanya bisa menyiapkan agar lulusan bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja dan menjadi pekerja yang memiliki kemampuan analitis dan berpikir kritis, serta menjadi pembelajar yang berani menghadapi tantangan.

Makanya kalau ada parameter harus bekerja sesuai bidang, harus bekerja di bawah 6 bulan, harus gajinya berada di rentang sekian, DAN itu semua menjadi parameter penilaian terhadap kampus atau program studi, rasanya salah kaprah. Parameter-parameter tersebut harusnya menjadi pemetaan untuk melihat fenomena yang lebih besar dalam dunia pendidikan dan pekerjaan di negara kita. Jadi, penilaian tiap 5 tahun sekali (atau 1 tahun sekali dalam bentuk Indikator Kinerja Utama bagi perguruan tinggi) harusnya bukan jadi ajang penilaian apalagi perlombaan. Tapi, menjadi dasar bagi penyelenggara negara untuk melihat apakah ada masalah dan seberapa genting masalah tersebut untuk diselesaikan.

Penutup

Saya tahu betul tidak semua orang peduli akan konsep dasar suatu hal (baik itu proses maupun keputusan), dan kita punya masalah besar dalam melakukan sosialisasi yang menyeluruh. Akibatnya semua hanya dilaksanakan demi memenuhi aturan tanpa benar-benar melihat apa maksud dari semua yang kita lakukan. Apa tujuannya dan apa kelanjutannya.

Banyak hal yang secara filosofis begitu baik jadi rusak karena kita sering mengenyampingkan landasan filosofis tersebut. Seringkali juga kita menyerap dan mengadopsi tanpa benar-benar memikirkan makna yang diserap. Sehingga akhirnya argumen yang berdiri adalah, “Ya pokoknya begitu. Itu kewajiban kamu, maka harus dilaksanakan.”

Akreditasi adalah suatu hal yang penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang memenuhi standar yang mampu berkontribusi di masyarakat, dan itu hanya bisa tercapai bila sarana, prasarana, dan proses di dalamnya juga berkualitas. Apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada institusi pendidikan tinggi, baik melalui pajak atau biaya pendidikan, harus kita kembalikan dengan mempersembahkan lulusan yang berkualitas. Proses akreditasi berusaha menjamin kualitas itu tercapai.

Barangkali tanggung jawab inilah yang tidak banyak disadari di dunia akademik. Bahwa segala upaya yang kita lakukan adalah proses untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkemampuan yang cukup untuk hidup mandiri di masyarakat. Bahwa bagian-bagian dari dokumen akreditasi yang disiapkan adalah bentuk tanggung jawab kita melaksanakan proses dengan benar. Dan upaya kita untuk terus melacak keberadaan lulusan adalah bentuk kepedulian kita terhadap nasib mereka. Kepedulian yang seharusnya menjadi dasar suatu keputusan dan kebijakan untuk menyejahterakan hidup bangsa.

Barangkali, ini saatnya kita memeriksa kembali, untuk apa semua ini dilakukan.

Seringkali ketika sudah berada di dalam sistem, kita lupa (atau dibuat lupa?) untuk melihat keberlangsungan sistem tersebut. Apakah dia masih relevan? Apakah dia berpihak pada mereka yang rentan? Apakah dia berlandaskan hierarki dan sistem yang feodal? Apakah dia melanggengkan perisakan dan bahkan penindasan? Apakah dia dibangun untuk menyejahterakan semua yang berada di dalam sistem tersebut? Atau justru ia mengeksplotasi semua sumber daya di dalamnya hingga kering kerontang?

Pertanyaan itulah yang menggugah saya ketika menyaksikan Kuliah Umum Dewan Kesenian Jakarta, pada tanggal 28 Januari 2026. Dalam kuliah umum tersebut, dua orang perempuan feminis luar biasa menyampaikan buah pikir mereka. Raisa Kamila menyampaikan tentang pengungsi dan bencana, sementara Intan Paramaditha menyampaikan tentang solidaritas lintas batas. Keduanya membuat saya termenung dan berdiam merefleksikan kehidupan dan pemikiran-pemikiran saya selama ini.

Termasuk tentang peran saya sebagai seorang akademisi.

Salah satu yang membuat saya terdiam dan mengingat kembali perjalanan saya selama menjadi dosen adalah kalimat berikut dari Intan Paramaditha, “Pilihan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari berkelindan atau bahkan menyokong dengan sistem yang menindas masyarakat rentan di tempat lain.” Dan saya melihat kembali bagaimana pengalaman saya menjadi dosen cukup berkenaan dengan kalimat tersebut.

Ketika saya masuk kuliah, 21 tahun yang lalu, biaya kuliah per semester masih cukup terjangkau. Bahkan saya diwanti-wanti sekali agar belajar dengan baik supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri, karena biaya kuliah yang cukup murah bila dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Namun, kini saya cukup terkejut waktu tahu biaya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa mencapai belasan juta. Saya jadi berpikir, kalau zaman saya dulu, keluarga ekonomi menengah masih bisa mengupayakan anak-anaknya untuk kuliah dengan biaya sendiri, bagaimana dengan keluarga dari kelompok yang sama saat ini?

Yang lebih membuat saya merasa ampas adalah saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Seolah kami yang dosen ini dibenturkan dengan mahasiswa. Kenapa? Waktu saya diterima jadi dosen, perguruan tinggi tempat saya bekerja statusnya masih sebagai satuan kerja (satker). Saat itu tok saya menerima gaji pokok, uang makan harian, dan kemudian ada tambahan tunjangan fungsional. Setelah lulus sertifikasi dosen, saya mendapat juga tunjangan sertifikasi. Dan itu ya tetap bisa dibilang pas-pasan.

Hidup kami para dosen kroco baru bisa agak lega ketika perguruan tinggi berubah status menjadi BLU yang diperbolehkan untuk memberikan remunerasi bagi para dosen, meski hanya sekitar 70% dari insentif seharusnya yang diterima. Dari mana uang remunerasi ini? Idealnya sumber dana remunerasi datang dari bisnis yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Hanya saja, berubahnya status kampus negeri dari satker menjadi BLU, membuat dana operasional kampus juga dipotong. Sehingga untuk menutupi biaya operasional tersebut, maka besaran UKT mahasiswa dinaikkan.

Di satu sisi, dosen bisa bernapas sedikit lega karena ada tambahan uang setiap bulannya dari remunerasi. Di sisi lain, mahasiswa mulai terjepit karena UKT makin tinggi.

Ketika kampus berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), besaran remunerasi yang diterima menjadi genap 100% diterima oleh dosen. Tentu saja ini disambut dengan rasa syukur karena lagi-lagi ada ruang bernapas yang lebih lega setiap bulannya. Tapi, biaya UKT semakin tinggi. Sampai akhirnya saya menemukan mahasiswa yang sangat terburu-buru ingin segera lulus supaya tidak perlu bayar biaya UKT lagi. Kalau bisa kuliahnya 3,5 tahun, ya dia akan usahakan sedemikian rupa.

Awalnya saya cukup terganggu dengan mahasiswa yang memburu-buru untuk bisa menyelesaikan kuliahnya ini (dampaknya pada pengerjaan skripsi). Kok saya baru ini lihat dan mengalami sendiri diburu-buru mahasiswa? Ternyata masalahnya adalah pada biaya UKT. Keinginan mereka meringankan beban orang tua sangat besar. Ya wajar saja, siapa yang tidak merasa bersalah kalau biaya kuliahnya belasan juta per semester? Belum lagi kalau dia anak PNS, sudah pasti biaya UKT dipatok di harga yang sangat tinggi, meskipun PNS-nya golongan 1 atau 2. Bayangkan saja kalau dalam satu keluarga ada 2 atau 3 orang anak dengan usia berdekatan, bagaimana orang tuanya mau membiayai kuliah mereka semua?

Kuliah Umum yang disampaikan Intan Paramaditha membuat saya merefleksikan fakta ini. Bagaimana kami yang dosen dibuat hening oleh sistem yang kapitalistik. Kami tidak digaji dengan layak (gaji pokok tidak sama dengan take home pay, dan ingat juga bahwa segala insentif di dunia akademik selalu bisa dicabut bila kinerja tidak memenuhi atau hal lainnya). Bagi saya sendiri, saya tentu saja senang mendapatkan insentif tambahan. Tapi, di sisi lain, saya khawatir bagaimana nasib anak-anak di negara ini bila mereka dijauhkan dari pendidikan tinggi karena biaya yang mahal?

Lalu apa yang sudah saya lakukan untuk ini? Keberadaan saya yang mengajar di kampus dan disibukkan dengan kegiatan tridharma apakah justru membuat saya melanggengkan sistem yang kapitalistik? Yang gatekeep anak-anak di Indonesia untuk meraih pendidikan tinggi? Yang meskipun ada beasiswa, tapi persaingannya begitu ketat dan tentu saja tidak semua bisa mendapat beasiswa. Yang bahkan bisa dicurangi karena sebagian orang kita juga curang.

Ini saya baru bicara soal biaya pendidikan yang begitu mahal dan bagaimana dosen dibuat memalingkan wajah dari fakta tersebut. Sebagian dosen hanya mampu merasa peduli dengan mahasiswa dengan membantu mencarikan informasi beasiswa, mengumpulkan dana tiap bulan untuk memberikan bantuan finansial yang tidak seberapa banyak, dan berusaha meluluskan mahasiswa dengan cepat. Apakah kami dosen selemah itu? Sepertinya memang iya. Kami disibukkan dalam kegiatan-kegiatan yang tanpa henti sampai rasanya tak mampu lagi duduk urun rembuk untuk bicara betapa kapitalistiknya pendidikan tinggi kita saat ini.

Saya belum bicara soal kultur yang feodalistik dan menekankan pada hierarki di kampus. Atau ketika kampus bicara soal antiperisakan tapi pola relasi pada pekerja kampus juga tak luput dari perisakan. Terlalu banyak yang mengganggu saya hanya dari kalimat, “pilihan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari berkelindan atau bahkan menyokong dengan sistem yang menindas masyarakat rentan di tempat lain.”

Sehingga pertanyaanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Apakah kita harus diam terus karena kita selalu dibuat takut perut tak akan terisi dan keluarga tak bisa diberikan nafkah? Apakah kini hidup kita direduksi sampai serendah itu? Bahwa hidup kita hanya soal kemampuan bertahan demi sandang, pangan, papan, dan sedikit jajan?

Saya lupa persisnya kejadian ini terjadi di tahun berapa, tapi di antara periode 2015-2017. Saat itu ada beberapa pekan hujan deras selalu menerpa Banda Aceh di waktu pagi. Kebetulan saat itu saya beberapa kali kebagian mengajar di kuliah pertama di pagi hari (jam 8 pagi). Setiap hujan, saya selalu memundurkan waktu mulai kelas tersebut. Kadang-kadang saya tiadakan kelas di hari itu untuk diganti di hari yang lain.

Alasan keputusan itu diambil sebenarnya sederhana saja. Kalau saya memaksakan kuliah berjalan sesuai jadwal, para mahasiswa akan terburu-buru ke kampus dalam keadaan hujan-hujanan. Mereka nanti harus menghadiri kuliah dengan baju yang lembab atau mungkin kebasahan. Belum lagi potensi celaka berangkat dalam keadaan hujan-hujanan itu juga tinggi. Kuliah penting, tapi keamanan juga penting. Dan bagaimana kuliah bisa berlangsung dengan baik bila mahasiswa yang hadir dalam keadaan lembab dan kedinginan? Bagaimana pembelajaran bisa diterima dengan optimal? Saya hanya berpikir itu saja saat itu.

Yang membuat saya cukup kaget adalah, beberapa tahun kemudian, seorang alumni menyampaikan pada saya tentang hal tersebut. Ia bilang begini, “Kami teringat sekali sama ibu karena memundurkan waktu kuliah pas hujan-hujanan. Kami terima kasih sekali ibu begitu.” I thought nobody noticed what I did. Yang membuat saya kaget bukan hanya bahwa keputusan saya itu dilihat dan diingat, tapi juga dianggap sangat berarti oleh para mahasiswa saat itu.

Seorang teman mengatakan pada saya bahwa keputusan memundurkan jam kuliah saat hujan itu adalah salah satu bentuk welas asih. Welas asih yang sederhana yang ternyata diingat betul oleh beberapa orang yang perhatian.

Mungkin benar kalau ada yang bilang begini, “Murid-muridmu tidak mengingat pengetahuan yang kamu berikan atau ajarkan, tapi mereka akan mengingat bagaimana kamu memperlakukan mereka.”

Salam,

Muthe

Tahun ini sudah satu dekade saya bekerja di tempat mengajar saat ini. Sungguh suatu masa bekerja yang cukup lama bagi saya, meskipun selama 3,5 tahun terakhir saya sempat berhenti sejenak dari dunia perdosenan untuk melanjutkan sekolah. Saya teringat ketika masa-masa wawancara yang berlangsung sebelum saya diterima menjadi dosen. Menurut saya, pengalaman wawancara itu cukup membuka mata karena saya jadi tahu betul bagaimana cara pandang masyarakat pada perempuan.

Saya menjalani wawancara di tempat yang sama selama dua tahun berturut-turut. Karena kebutuhan kestabilan finansial yang cepat, dan saya tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri untuk diterima di universitas besar lain, ditambah lagi kondisi dan dukungan finansial pas-pasan, makanya saya melamar ke tempat yang sama selama dua kali berturut-turut. Dalam kedua proses rekrutmen tersebut, saya mendapatkan pertanyaan dan reaksi skeptisisme yang sama atas jawaban yang saya berikan. Saat itu, pewawancara (dari fakultas) mempertanyakan status lajang saya. Mereka meragukan komitmen saya karena sudahlah saya ini lajang, dari bayi sampai usia hampir 30 tahun tinggal di kota lain. Pihak fakultas meragukan saya akan bertahan di sana.

“Bagaimana nanti kalau menikah?”, tanya salah seorang pewawancara

“Ya, tapi kan saya belum menikah dan belum ada rencana menikah.”

“Ya tapi bagaimana nanti kalau Anda menikah? Kalau calon suaminya bukan dari kota ini?”

Bolak-balik pertanyaan itu diberikan, sampai saya naik darah dan hampir memukul-mukul meja. Amarah saya memuncak karena integritas saya diragukan dan dipertanyakan, padahal tidak ada niat sama sekali dari diri ini untuk mencurangi proses rekrutmen. Sampai akhirnya saya bilang, buat saja surat perjanjian untuk tidak minta pindah dan saya siap menandatanganinya. Tapi, usulan saya itu hanya dibalas dengan tatapan skeptis, seolah-olah saya ini cuma ngibul saja. And guess what, 12 years after that damn interview, I am still single yet I have contributed a lot to the department I work in. Tahun itu, karena satu dan lain hal, saya tidak mendapatkan posisi sebagai dosen di sana.

Tahun depannya, saya melamar lagi untuk posisi yang sama di tempat yang sama. Lagi-lagi pertanyaan itu hadir, meski tidak dalam suasana yang menyebalkan seperti sebelumnya. Saya juga sudah minum obat anticemas (sengaja) agar saya tidak ngamuk dalam wawancara. Karena pertanyaan soal status perkawinan ini menjadi hal yang sangat sensitif bagi saya. Bukan karena masalah status lajangnya, tapi status lajang ini membuat integritas saya dipertanyakan. Ini yang membuat bukan lagi marah, tapi ingin mengamuk.

Saya tidak peduli orang bilang apa soal status lajang saya. Hanya saja, kalau integritas saya diragukan atau dilecehkan padahal saya berusaha sekali menjaga itu, itu sudah pelecehan bagi saya.

Belakangan saya baru tahu kalau ada dosen-dosen perempuan di jurusan lain yang baru setahun bekerja lalu meminta mutasi karena suaminya berada di kota lain. Belakangan saya tahu ada semacam ‘trauma’ di fakultas soal calon dosen perempuan lajang yang berasal dari daerah lain. Yang tidak berakar dan memiliki keluarga di kota tempat kampus saya berada. Karena sudah beberapa kali calon dosen perempuan lajang ini melamar kerja, diterima, dan tak lama kemudian pindah.

Di satu sisi saya bisa mengerti kekecewaan yang pihak fakultas rasakan, karena saat itu mencari dosen itu cukup sulit. Sehingga perpindahan dosen semacam itu, mau dengan alasan apa pun, akan sangat mempengaruhi proses akademik yang berjalan. Di sisi lain, saya jadi mempertanyakan banyak hal. Mulai dari konsep bahwa perempuan harus mengikuti ke manapun suaminya pergi (atau menunggu dalam diam sampai suaminya kembali), sampai bagaimana masyarakat menekan perempuan sedemikian rupa agar bertanggung jawab.

Mari saya bahas satu per satu, perlahan-lahan.

Perempuan Harus Mengikuti Bukan Diikuti

Dalam dunia yang patriarkal ini, laki-laki lah yang mempunyai kuasa yang besar dansuarayang dominan. Patriarki juga yang membentuk sistem peran gender tradisional yang membagi peran kedua gender dengan begitu rigid. Laki-laki bekerja dan mencari nafkah di luar rumah. Perempuan mengurus keluarga dan menjaga rumah.

Ketika industrialisasi muncul, dan laki-laki berpindah ke kota untuk mencari nafkah, perempuan mau tidak mau mengikuti suaminya. Entah karena biaya kebutuhan rumah tangga yang bisa ditekan sedemikian rupa (bila keduanya bersama di satu tempat), entah untuk menjamin kesetiaan laki-laki, entah agar laki-laki dapat beristirahat dengan nyaman dengan perut kenyang agar bisa mempersiapkan diri bekerja bagai kuda keesokan hari. Intinya, perempuan akan mengikuti ke mana suaminya bekerja. Bila harus pindah kota, pindah kotalah ia.

Konsepsi ini tidak pernah benar-benar dibongkar di dalam pikiran kolektif masyarakat. Ketika akhirnya perempuan bisa memasuki wilayah kerja formal, selalu ada syarat tak kasat mata yang dipegang bersama-sama. Perempuan (yang sudah menikah) boleh bekerja selama bekerjanya masih dalam satu kota dengan suami. Perempuan yang akan menikah harus rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti suami yang bekerja di kota lain.

Karena karir (calon) suami jauh lebih penting. Pantang dalam masyarakat kita laki-laki berhenti bekerja demi calon istrinya. Pantang dia yang pindah demi mengikuti pekerjaan istrinya. Harus perempuan yang berkorban, karena perempuan lebih mudah mencari kerja lain, bisa bekerja di mana saja, bahkan sebenarnya tidak perlulah bekerja. Gaji suami harusnya cukup. Kalaupun ada laki-laki yang bersepakat dengan pasangannya agar ia saja yang resign dan mengikuti istrinya, dan ternyata di tempat tinggal yang baru ia kesulitan mendapatkan kembali pekerjaan, yang salah siapa? Perempuan.

Dengan pola pikir demikian, maka instansi tidak selalu antusias menerima perempuan lajang sebagai pekerja. Apalagi instansi negara di Indonesia ini yang sulit memberikan izin resign atau mutasi. Rugi benar bagi instansi negara kalau menerima perempuan lajang yang berpotensi menikah hanya untuk memberikan izin mutasi beberapa tahun kemudian.

Menekan Alih-alih Memberi Solusi Tegas

Zaman berubah dan semakin banyak perempuan memasuki ruang kerja formal, baik di instansi negara maupun swasta. Kalau di instansi swasta, sudahs sejak lama mereka mengetahui ada potensi perempuan lajang mengajukan pengunduran diri ketika menikah (dengan suami yang bekerja di kota lain). Maka, mereka membuat perjanjian agar pekerja tidak menikah dalam kurun waktu tertentu dengan evaluasi kontrak setiap tahun*.

Sayangnya di instansi pemerintahan, setidaknya saat saya melamar kerja 12 tahunyang lalu, tidak ada praktik seperti itu. Padahal instansi bisa mengajukan dokumen kesepakatan dan komitmen agar pekerja yang diterima tidak meminta pindah selama kurun waktu tertentu. Tapi, tidak. Entah karena tidak ada yang memikirkannya, atau masih malu-malu kucing untuk bersikap tegas. Akhirnya yang dilakukan adalah menekan calon pekerja di ruang wawancara dengan mementahkan semua pernyataan lisannya soal komitmen. Seperti yang saya alami saat itu.

Untungnya sepertinya instansi pemerintah sudah memperbaiki diri. Sependek pengetahuan saya, saat ini ada klausul pada penerimaan CPNS bahwa PNS tidak bisa mengajukan mutasi bila masa bekerja belum sampai 10 tahun. Mau laki-laki atau perempuan, perlakuannya sama. Bagi saya, ini jauh lebih baik dan lebih tegas daripada melakukan perundungan saat wawancara kerja. Meskipun sebenarnya saya sendiri tidak tahu dasar penetapan angka 10 tahun ini apa.

Sehingga, harusnya mereka yang diterima sebagai ASN sudah paham betul bahwa ia tidak bisa meminta mutasi dengan mudah. Tentu saja praktiknya ya tidak semulus itu. Ada saja PNS yang belum 10 tahun bekerja sudah minta pindah, atau keluarganya yang meminta ia pindah. Ya itu pembahasan yang lain.

Perempuan Harus Selalu Bertanggung Jawab (pada apapun)

Praktik-praktik perundungan terhadap perempuan untuk mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya ini terjadi di berbagai bidang. Bukan hanya soal diminta menunjukkan integritas dalam melamar pekerjaan saja. Perempuan harus selalu bertanggung jawab pada apa pun.

Dalam bekerja. Memilih calon suami. Mengurus rumah tangga. Mengasuh anak. Hingga perihal keselamatannya pun begitu. Nyaris semua perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga selalu dituding tidak cakap menjaga diri atau bodoh karena memilih suami brengsek. Perempuan yang diselingkuhi pun harus bertanggung jawab atas perbuatan pasangan laki-lakinya.

Masyarakat lebih merasa mudah memerikan tekanan pada perempuan daripada menekan laki-laki. Dengan cara berpikir masyarakat yang demikian, tentu kita tidak pernah mendengar cerita wawancara kerja pada kandidat laki-laki yng istrinya bekerja di luar kota. Tidak akan pernah ia ditekan untuk memastikan dirinya tidak akan pindah. Tidak juga kita dengar bulan-bulanan yang ditujukan pada kandidat laki-laki lajang yang melamar kerja. Toh ia bisa mencari calon istri di manapun. Semua perempuan sama saja, kan?

*Meskipun, praktik melarang karyawan menikah 1-2 tahun pertama saat bekerja ini juga patut dikritisi dan dicari jalan tengahnya dengan pemberi kerja.

Pada tahun 2017 saya perdana ditugaskan sebagai pembimbing akademik (wali akademik) dan waktu itu mahasiswa perwalian saya adalah angkatan baru. Tidak terlalu sulit berurusan dengan angkatan baru karena kuliah yang harus mereka ambil adalah sistem paket untuk tahun pertama dan saya tinggal approve saja di sistem perwalian. Saya juga masih membawa persepsi lama bahwa sebagai dosen wali akademik, saya ada dan menyediakan waktu bagi mahasiswa, tapi saya tidak mau menjemput mereka. Saya bukan orang tua mereka, begitu yang saya pikirkan.

Tahun pertama berjalan tanpa ada masalah, sampai pada tahun kedua. Di tahun kedua saya menjadi dosen wali akademik, terlihatlah beberapa mahasiswa yang nilainya mengkhawatirkan. Tadinya saya tidak mau peduli. Urusan mereka lah itu, karena mereka sudah besar. Sudah mau masuk ke umur 20 tahun, masa masih harus dipanggil dan ditimang-timang?

Entah apa yang menggerakkan hati ini, saya tidak ingat persis. Hanya saja, saya kemudian memanggil seorang mahasiswa yang nilai akademiknya cukup mengkhawatirkan. Saya melakukannya setelah menanyakan dulu kepada teman seangkatannya. Saya panggil dia ke ruangan, dan tanpa basa-basi, kami langsung berdiskusi mengenai masalah yang ia alami selama studi.

Mahasiswa ini tidak banyak bercerita di awal. Bahkan ia tampak bingung harus bilang apa. Sampai saya kemudian bertanya, “Sebenarnya kamu ingin kuliah di jurusan apa?” barulah seperti kunci yang membuka pintu. Akhirnya saya tahu dia sebenarnya ingin kuliah di jurusan lain, dan minatnya terhadap mata kuliah di jurusan kami ini rendah. Ia menghadapi kesulitan dalam belajar beberapa mata kuliah tapi tidak tahu harus minta tolong ke siapa dan mulai dari mana.

Saya kemudian bertanya, “Kamu masih mau lanjut kuliah nggak?” Ia pun mengatakan iya, meskipun dengan suara pelan. Ia memikirkan orang tuanya, yang jauh di sana, yang menginginkan dirinya menyelesaikan kuliah di jurusan kami. Saya menawarkan apakah dia berkenan dibantu oleh seniornya. Ketika ia menyetujui, saya panggil si senior yang dimaksud.

Bertiga kami berdiskusi bagaimana caranya agar mahasiswa yang butuh bantuan ini diberikan tutorial oleh si senior yang mumpuni. Setelah menemukan formula belajar yang pas, pertemuan pun kami akhiri. Saya memastikan bahwa saya bisa dijangkau bila dia ingin bercerita atau berkonsultasi. Sejak hari itu, setiap saya berpapasan dengan dia, saya pasti menanyakan bagaimana kabarnya dan apakah semuanya berjalan dengan baik.

Yang mengejutkan bagi saya adalah, setelah pertemuan kami hari itu, nilai-nilai akademiknya semakin membaik. Bahkan dalam mata kuliah yang ia harus ambil kembali, nilainya pun sangat baik. Ia menjadi mahasiswa yang rajin dan aktif di himpunan mahasiswa, tanpa mengurangi kemampuan akademiknya. Sampai akhirnya ia berhasil menyelesaikan studinya di jurusan kami dan mendapatkan gelar sarjana. Bahkan, terakhir saya mendengar dari teman seangkatannya, ia sedang mengambil program profesi di universitas lain yang dekat dengan kampung halamannya.

Satu hal lagi yang cukup menghangatkan hati. Rekan si mahasiswa ini, yang mengabarkan perkembangan studinya, ternyata dulu pernah curhat juga pada saya. Dia pun mengalami hal yang sama, tidak suka belajar di jurusan kami. Saat itu dia tidak menemukan minat di bidang ini. Bahkan sudah mau pindah jurusan atau ikut ujian lagi saja. Dia juga bercerita pada saya, dan entah apa yang saya bilang saat itu, tapi dia akhirnya memutuskan untuk mencoba melanjutkan studi.

Si mahasiswa kedua ini, akhirnya menjadi mahasiswa yang begitu tekun dan berprestasi. Prestasinya segudang! Lagi-lagi yang mengejutkan bagi saya adalah dia berhasil menjadi sarjana, melanjutkan ke program profesi, dan sekarang sedang melanjutkan studi magister. Sewaktu kami bertemu di akhir tahun lalu, dia berterima kasih karena katanya saya yang mendukung dia untuk terus melanjutkan studi.

—-

Hari ini saya berefleksi tentang pengalaman tersebut. Mungkin gaya dosen wali saya dulu yang cuek bebek dengan mahasiswa (dan hanya menyetujui usulan rencana studi) tidak selalu cocok. Memang mahasiswa sudah masuk ke usia 20-an, tapi perasaan ingin ditanya dan diperhatikan itu manusiawi juga. Saya saja yang sudah mau masuk usia 40 masih ingin ditanya kalau sedang mengalami masalah. Tidak semua orang bisa dengan mudah terbuka mencari bantuan.

Memang tidak harus selalu dosen menimang-nimang mahasiswa, tapi ada kalanya untuk kasus tertentu, pendekatan personal harus dilakukan. Kewelasasihan harus hadir tanpa pandang bulu.

Untuk Agung Juevan Christopher dan Nabila Risti Rachmadi, selamat telah menjadi mahasiswa yang cemerlang. Terima kasih telah menjadi inspirasi untuk bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai. Untuk terus melangkah meski belum bisa membayangkan apa yang ada di ujung jalan. Semoga kalian sukses selalu. Semoga kalian terus dapat menebarkan kebaikan di mana pun kalian berada.

Kali ini saya akan bercerita pengalaman ketika membimbing skripsi seorang mahasiswa, setahun sebelum melanjutkan studi. Saat itu, saya baru mendapatkan kesempatan menjadi pembimbing pertama. Ada tiga mahasiswa yang berada di bawah bimbingan saya, tapi yang seorang yang akan saya ceritakan.

Saat itu, di tahun 2020, kondisi masih puncak pandemi sehingga banyak sekali pembatasan-pembatasan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh kampus. Mahasiswa saya ini adalah mahasiswa yang cerdas, hanya saja ia memiliki kesulitan biaya. Saat itu ia bingung mau penelitian apa di laboratorium, karena kondisi ekonominya sedang sangat terbatas. Perlu diketahui bahwa penelitian untuk bidang farmasi memang cukup memakan biaya.

Suatu hari, dalam masa penyusunan proposal, mahasiswa saya ini datang dan mengajukan topik untuk melakukan penelitian kering. Ia mengajukan penelitian komputasi untuk melihat aktivitas suatu senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan. Hanya satu hambatannya, saat itu di jurusan belum ada yang menguasai bidang ini. Meskipun saya adalah pembimbing utama, saya memutuskan untuk berdiskusi dengan rekan dosen lain, termasuk dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Tugas Akhir. Saya menjabarkan masalah yang dihadapi apa dan risiko kalau menyetujui topik yang diusulkan oleh mahasiswa saya ini.

Setelah melalui diskusi yang intensif, akhirnya kami semua menyepakati untuk memberikan persetujuan terhadap usulan topik skripsi dari mahasiswa tersebut. Saya sendiri berkomitmen untuk mempelajari prinsip uji komputasi ini, kemudian mahasiswanya harus bisa menjelaskan prinsip dasar dan prosedur pengujian, serta kami memilih pembimbing serta yang lebih senior untuk menentukan tumbuhan apa yang bisa dijadikan obyek penelitian. Kami semua gambling dengan topik ini, tapi karena situasinya saat itu pandemi dan belum ada bantuan dana untuk penelitian, akhirnya itulah jalan terbaik yang bisa kami ambil.

Mahasiswa saya ini adalah mahasiswa yang cerdas. Kecerdasannya sudah terlihat sejak tingkat awal. Dia sangat antusias di kelas dan sangat kritis. Ia tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi pemahamannya terhadap materi kuliah juga sangat baik. Tidak aneh bila kemudian dengan cepat ia menguasai prinsip dasar uji komputasi yang akan ia kerjakan, bahkan bisa menjelaskannya dengan baik pada saya. Setiap pertanyaan yang saya berikan kepadanya dijawab dengan sangat baik dan terlihat sekali ia mengerti apa yang ia telah pelajari. Ia berhasil meyakinkan penguji di seminar proposal untuk melanjutkan penelitian.

Dalam beberapa bulan setelah seminar proposal, penelitiannya telah selesai dengan hasil yang baik. Hasil yang baik yang saya maksud adalah ia mampu menulis penjelasan dengan baik dan komprehensif. Tanpa ragu saya mendorongnya untuk maju di seminar hasil dan kemudian sidang komprehensif. Mahasiswa saya ini berhasil melaluinya dengan cemerlang. Sesuatu yang membuat saya sangat bangga pada dia.

Yang lebih membanggakan lagi adalah, di tahun berikutnya, ia mendaftar seleksi program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dengan membawa proposal penelitian yang merupakan lanjutan penelitian skripsinya. Saya ingat dia meminta rekomendasi dari saya dan tanpa ragu saya memberikan dokumen rekomendasi tersebut. Tak lama kemudian, mahasiswa ini memberi kabar bahwa dia diterima di program tersebut dan akan mengembangkan penelitian komputasi untuk uji aktivitas senyawa metabolit sekunder di program magister dan doktoralnya. Tahun 2025 ini ia akan menyelesaikan studi doktoralnya, hanya beberapa bulan setelah saya sidang nanti. Rasanya senang sekali kami bisa menyelesaikan studi bersama-sama.

Setiap kali saya mengingat mahasiswa saya ini, saya merasa bersyukur dengan kesempatan dan kepercayaan yang saya berikan padanya. Saya jadi teringat masa-masa sekolah dulu, setiap kali ada yang percaya akan kemampuan saya, semangat saya pasti naik berlipat-lipat. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh mahasiswa saya tersebut. Yang saya tidak sangka adalah, ternyata pintu yang saya bukakan untuknya membawa dia ke perjalanan yang lebih memperkaya keilmuannya. Ia menjadi seseorang yang menguasai bidang komputasi ini. Saya sangat bangga sekali pada mahasiswa saya ini.

Dari tadi, saya belum menyebut namanya. Ia adalah Nur Balqis Maulydia. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang doktor. Silakang singgah di halaman Google Scholarnya untuk melihat apa yang sudah ia lakukan sejak tahun 2020. Melihat berbagai publikasi yang telah ia terbitkan, saya benar-benar bangga sekali. Dari pengalaman ini saya semakin meyakini bahwa sebagai seorang pendidik, kepercayaan dan kesempatan yang kita berikan pada peserta didik kita ternyata bisa membawa mereka melesat melampaui apa yang bisa kita bayangkan.

Bagi yang mengetahui saya, mungkin sudah tahu bahwa sudah sejak lama saya mencurigai saya punya permasalahan psikis. Namun, baru di tahun 2016 saya mendapatkan diagnosis yang tepat untuk apa yang saya alami dan rasakan. Saat itu, diagnosisnya adalah depresi mayor dengan akar trauma kompleks akibat pola asuh. Pada tahun tersebut saya sudah 2 tahun menjadi dosen.

Saya datang ke psikolog karena saat itu sudah mengalami tanda-tanda depresi dan aktivitas sudah terganggu. Saya kesulitan menemukan semangat dan tenaga untuk membuat bahan kuliah, kesulitan untuk bangun di pagi hari, dan tidak berenergi sama sekali. Meskipun demikian, satu-satunya yang membuat saya bertahan adalah rasa tanggung jawab pada pekerjaan. Terlepas dari masalah yang ada, saya tetap berusaha menunaikan tugas.

Bertugas sebagai dosen dengan kondisi depresi memang sangat menantang. Mampu mengerjakan pekerjaan dalam taraf minimal saja sudah bagus. Puji syukur pada Tuhan, saat itu saya dibantu dan dimampukan untuk bisa menjalani psikoterapi yang akhirnya membantu saya bangkit kembali. Setidaknya saya bertahan dalam kondisi cukup stabil selama dua tahun lamanya.

Pada awal tahun 2018, depresi saya kembali muncul atau relapse, bahkan disertasi dengan suicidal ideation dan attempt. Saat itu saya benar-benar terpuruk, meskipun ada satu hal yang membuat saya masih kuat menjalani hari. Mengajar. Tanggung jawab saya sebagai seorang dosen tidak bisa begitu saja saya lepaskan. Bahkan keberadaan jadwal mengajar membuat saya mau memaksa diri untuk bangun dan bersiap menjalani hari. Pada tahun tersebut juga saya mulai menjalani pengobatan dengan psikiater. Saya mulai minum obat.

Hanya saja, masalah lain kemudian muncul. Kombinasi obat yang diresepkan saat itu membuat saya sangat mengantuk dan bahkan tidak bisa berpikir dengan jernih. Seolah-olah persyarafan di kepala saya tidak saling mentransmisikan impuls sehingga saya sering bengong dan tidak langsung nyambung ketika bicara. Bahkan di dalam kelas pun saya sering lupa istilah yang harusnya saya sebutkan. Saya sering harus menggelengkan kepala, seolah-olah dengan begitu aliran listrik di syaraf otak saya akan lebih lancar.

Karena saya khawatir dengan performa yang menurun tersebut, yang sangat mungkin berdampak pada kualitas pengajaran, akhirnya saya memutuskan untuk memberi tahu pada tiap kelas yang saya ajar. Dengan jujur saya menyampaikan bahwa saya sedang mengalami masalah mental dan dalam pengobatan yang membuat performa kerja menurun. Saya meminta pemahaman dari para mahasiswa dan bantuan dari mereka apabila saya terlihat bengong atau lupa istilah.

Yang mengejutkan bagi saya adalah para mahasiswa saya saat itu langsung memberikan semangat dan memastikan bahwa mereka akan membantu saya di dalam kelas. Bagi mereka, yang penting saya sehat dulu. Saya sangat terharu sekali, bahkan hingga saat ini. Saya juga tidak tahu apa yang membuat mereka begitu tulus menerima kondisi saya saat itu. Bahkan, setelah kelas berakhir, mereka memeluk saya dan meyakinkan bahwa mereka mendukung pemulihan saya.

For them, I tried to be better. For them, I tried to live.

Apa yang saya alami tidak bisa dijadikan patokan. Bagi beberapa orang yang mengalami gangguan atau masalah kejiwaan, jangankan mampu bekerja, mengurus kebersihan diri saja sulit. Pada kondisi saya, justru dengan adanya tanggung jawab saya akhirnya bisa memaksa diri untuk terus bergerak dan hidup. Ini juga saya alami saat sedang mengerjakan penelitian studi doktoral. Ketika depresi saya relapse, terlepas dari kondisi mood yang awur-awuran, saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab penelitian di laboratorium. Meski rasanya lelah sekali, saya tetap berusaha bangun pagi, bersiap-siap, dan berangkat ke kampus. Tanggung jawab menjadi hal penting bagi saya untuk terus hadir dan menjalani aktivitas.

Sebagai Orang dengan Bipolar yang diagnosisnya tegak sejak tahun 2020, kini saya lebih menyadari kapan mood saya naik dan kapan ia turun. Bahkan meskipun berada dalam pengobatan yang membantu menstabilkan mood, kondisi mood yang naik turun tak dapat terelakkan. Oleh karena itu saya mulai berstrategi.

Ketika mood saya naik atau dalam kondisi hypomania/mania, saya akan memanfaatkannya untuk fokus pada pekerjaan. Entah itu untuk memperbarui bahan kuliah, menulis artikel ilmiah, atau mengerjakan hobi. Sementara ketika mood saya turun atau dalam kondisi depresif, saya akan memberikan waktu bagi tubuh untuk memelankan diri dan beristirahat.

Saya tidak tahu berapa banyak dosen yang mengalami masalah atau gangguan kejiwaan dan berapa dari mereka yang berani terbuka tentang kondisi yang dialaminya. Saya berani terbuka karena saya ingin mengurangi (atau malah menghilangkan) stigma bahwa orang dengan gangguan atau masalah kejiwaan tidak dapat beraktivitas dengan baik. Dengan penanganan yang baik, melalui konseling rutin/berkala dan pengobatan, kondisi gangguan/masalah kejiwaan bisa dikendalikan. Produktivitas seseorang dengan gangguan/masalah kejiwaan bisa tetap baik, bahkan bisa jauh lebih baik, selama kestabilannya dijaga dengan baik.

Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah pembicaraan tentang masalah kesehatan jiwa harus diarusutamakan dalam dunia akademia. Ini bukan hanya tentang produktivitas dosen, tapi juga pada mahasiswa. Institusi pendidikan sudah seharusnya membahas hal ini dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk menjamin kesehatan jiwa bagi semua yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai, institusi pendidikan malah menambah masalah atau trauma bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Karena bila itu terjadi (dan mungkin sudah terjadi), maka sebenarnya kita telah gagal menyediakan pendidikan yang baik.

Pada tahun akademik 2019/2020, universitas tempat saya mengajar menetapkan aturan baru di mana dosen harus membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa pada mata kuliah yang diampu. Kontrak kuliah ini (saat itu) berisi beberapa poin di antaranya adalah manfaat dan tujuan mata kuliah, deskripsi mata kuliah, standar kompetensi dasar, strategi pembelajaran, materi pokok, dan tata tertib selama perkuliahan berlangsung. Biasanya, kontrak perkuliahan ini akan disampaikan pada pertemuan pertama dan nantinya ditandatangani oleh dosen dan ketua kelas. Karena sistem pengajarannya adalah team teaching, maka sebelum dibawa ke kelas, saya sudah mendiskusikannya terlebih dulu dengan rekan satu tim mengajar.

Sejak awal kontrak kuliah ini diberlakukan, saya tidak ingin poin-poin di bagian tata tertib perkuliahan hanya berisi aturan yang saya ingin mahasiswa jalankan. Yang saya lakukan adalah menyusun usulan tata tertib baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen pengajar mata kuliah tersebut yang kemudian saya diskusikan dengan seluruh mahasiswa di kelas. Saya ingin kontrak kuliah ini menjadi satu kesepakatan yang dapat diterapkan bersama-sama.

Beberapa hal yang saya selalu saya masukkan ke dalam kontrak kuliah adalah sebagai berikut:

• Mahasiswa perempuan boleh menggunakan celana asalkan tidak ketat (ada aturan begini di tempat saya mengajar dan tinggal)

• Keterlambatan mahasiswa ditoleransi selama 15 menit. Apabila lebih dari itu, saya tetap membolehkan mahasiswa masuk dan mengikuti kuliah, tapi ia harus menjelaskan ringkasan pertemuan sebelumnya di depan kelas.

• Bila dosen terlambat lebih dari 15 menit tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, perkuliahan boleh ditiadakan.

• Hasil ujian atau tugas diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan, dan klarifikasi hasil yang diberikan dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu setelah pengumuman nilai.

Poin-poin ini selalu saya masukkan ke dalam kontrak kuliah dan apa yang menjadi bagian saya selalu berusaha saya kerjakan sebagaimana mestinya. Pengalaman sejak 2019-2021, mahasiswa tidak hanya menyepakati usulan yang saya berikan, tapi mereka juga melaksanakan kesepakatan tersebut. Di seluruh mata kuliah yang saya ampu bahkan tidak ada mahasiswa yang datang terlambat. Barangkali bagi mereka lebih baik mengeluarkan upaya untuk datang tepat waktu daripada disuruh menceritakan ringkasan pertemuan sebelumnya.

Apa yang saya lakukan tersebut adalah bagian dari upaya saya untuk bersikap adil dan membiasakan mahasiswa juga untuk menyadari bahwa mereka memiliki agency. Mahasiswa bukan hanya penerima perintah, tapi ia bisa diajak berdiskusi dan malah harus meminta hak-hak mereka, seperti transparansi nilai. Saya juga berupaya bersikap adil agar tidak ada cerita lagi mahasiswa menunggu dosen berjam-jam tanpa ada kabar. I think it’s not fair to treat a human like that.

Oh ya, ada satu cerita lagi yang menarik dan ternyata diingat oleh para mahasiswa saya. Jadi, waktu awal-awal mengajar di kampus ini, cuaca di kota tersebut cukup ekstrim dan sering hujan deras di pagi hari. Kebetulan, saat itu saya sering mendapat bagian mengajar di kelas paling pagi. Saya tahu betul hujan menjadi hambatan dan bahkan alasan bagi mahasiswa untuk datang tepat waktu. Karena saya malas juga memaksa diri untuk mengajar dengan kemungkinan diganggu mahasiswa yang terlambat datang dengan alasan hujan, akhirnya saya berinisiatif mengundurkan jam masuk sampai hujan berhenti.

Rupanya, ada beberapa mahasiswa yang terkesan dan mengenang betul hal tersebut. Mereka bilang, “Bu, kami teringat sekali ibu nggak memaksa kami hujan-hujanan untuk ikut kelas pagi. Belum pernah kami diperlakukan begitu, Bu. Terima kasih ya.” Saya sampai kaget, karena menurut saya itu rasional saja. Buat apa memaksa masuk kelas tepat waktu tapi isi kelas tidak sampai setengahnya. Belum lagi nanti ada yang datang ke kelas dalam keadaan lembab karena kehujanan. Kan lebih baik mengundurkan jam kuliah sebentar agar semua nyaman. Bukankah menimba ilmu itu juga harus mempertimbangkan kenyamanan situasi agar lebih optimal?

Apparently, not all lecturers think the same way. However, I did what I did anyway. Bagi saya, mahasiswa sudah bukan anak kecil yang bisa kita perintah seenaknya. Bahkan anak kecil saja harus kita berikan rasionalisasi sesuai pemahaman mereka agar mereka paham perintah kita. Apalagi mahasiswa. Selain itu, sangat penting untuk memberikan kepercayaan dan mendorong agar mahasiswa paham akan agency mereka. Saya selalu percaya, upaya kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang berlanjut. Kalau bukan kita yang memulai bersikap adil, lalu siapa lagi? Bukankah kita ingin menghasilkan sarjana-sarjana yang tidak hanya cerdas dan berketerampilan tapi juga berkesadaran, berempati, dan berkeadilan? Then we have to start right from the class.

Berhubung dalam waktu dekat saya akan kembali mengajar, saya jadi mengingat kembali pengalaman mengajar yang terakhir saya alami sebelum melanjutkan studi. Saya ingat, suatu hari di awal tahun 2021, saya sedang menjelaskan bahan kuliah di depan kelas. Tiba-tiba seorang mahasiswa laki-laki berdiri dan meminta izin kepada saya untuk keluar kelas. “Bu, saya izin mau menyerahkan barang ini kepada teman saya.”

Detik itu juga saya terdiam dan tertegun. Beberapa saat kemudian saya memberikan respons, “Memangnya tidak bisa diberikan sebelum kelas dimulai atau nanti setelah kelas selesai?” Yang kemudian mahasiswa ini jawab dengan, “Tidak bisa, Bu.” Ia menjawab dengan ekspresi datar. Saya langsung merasakan amarah saya muncul dan naik ke ubun-ubun. Di dalam benak saya, saya membayangkan berteriak atau membereskan laptop dan keluar dari ruang kelas. Saya benar-benar marah saat itu. Padahal selama 7 tahun saya mengajar, belum pernah saya semarah itu.

Saat mahasiswa yang bersangkutan keluar kelas untuk menyerahkan barang pada temannya itu, saya duduk di depan laptop, dan bilang kepada seisi kelas, “Maaf, saya diam dulu. Saya sangat marah.” Saya duduk dan berusaha mengatur napas. Mengambil jeda. Mengakui bahwa saya merasa sangat tersinggung dengan apa yang terjadi. Saya membiarkan emosi yang hadir mengalir, turun dari ubun-ubun dan akhirnya keluar dari tubuh.

Setelah jeda beberapa saat, saya merasakan amarah mereda, saya baru melanjutkan kembali mengajar. Salahnya saya adalah saya tidak segera membahas masalah tersebut di dalam kelas sebagai bahan ajaran etiket bagi mahasiswa. Saat itu, saya merasa kalau saya terlalu mempermasalahkan masalah tersebut, nanti saya dianggap sebagai dosen yang berlebihan dan cerewet. Padahal, kemarahan saya valid.

Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah sesuatu yang tidak perlu. Ia sedang berada di dalam jam belajar yang seharusnya tidak perlu diganggu oleh temannya itu. Harusnya mereka berdua bisa mengatur kapan serah terima barang yang dimaksud bisa dilakukan. Entah itu sebelum jam kuliah atau setelahnya. Seharusnya saya saat itu langsung membahas itu.

Sampai hari ini saya masih bisa mengingat betapa marahnya saya hari itu, di jam itu. Saya masih bisa merasakan amarah mengalir di tubuh saya. Saya masih bisa merasakan badan yang mendadak kebas. Saya masih bisa mengingat dorongan untuk berteriak kepada mahasiswa tersebut dan meninggalkan kelas begitu saja.

Sampai hari ini saya masih takjub pada diri sendiri yang bisa mengelola amarah dengan lebih baik. Yang tidak terpantik emosi dan mengambil tindakan yang mungkin menyebabkan penyesalan di masa depan. Saya juga takjub karena saya jujur di depan para mahasiswa, memberi tahu bahwa saya marah dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Saya ingin mereka tahu bahwa kelakuan seperti itu tidak bisa saya terima dan menyinggung sekali.

Dari pengalaman tersebut saya belajar betul bahwa ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih muda (baik itu murid, mahasiswa, atau bahkan anak dan keponakan), justru yang kita yang lebih seniorlah yang harus menunjukkan kemampuan meregulasi emosi dengan lebih baik. Kita yang harus memberi contoh. Salah satunya ya berkaitan dengan amarah dan ketersinggungan. Kita juga perlu tetap memberi tahu bahwa kita sedang merasakan amarah, karena apa, dan mengapa kita perlu mengambil jeda saat amarah tersebut hampir menguasai diri kita.

Yang menjadi pelajaran lain bagi saya adalah, kalau hal ini terjadi kembali di masa depan (dan ada kemungkinan akan terjadi), saya juga harus membahas di saat itu juga mengapa saya marah dan mengapa saya tidak bisa menoleransi sikap-sikap tertentu. Kalau tidak, obyek kemarahan saya tidak akan pernah mengerti bahwa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya benar.

Saya tidak tahu nanti akan berhadapan dengan karakter mahasiswa seperti apa ketika kembali mengajar. Saya hanya berharap, dengan kesadaran yang saya miliki dan masih terus kembangkan, saya bisa menjadi dosen dan contoh yang baik bagi mereka. Baik di dalam maupun di luar kelas.